Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Tertarik Usung Jokowi Jadi Capres

Kompas.com - 20/02/2013, 12:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menempati peringkat teratas dalam survei calon presiden yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Elektabilitasnya melampaui sejumlah tokoh lainnya. Elektabilitas Jokowi, yang merupakan kader PDI Perjuangan ini, bahkan mengungguli elektabilitas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Bagaimana tanggapan PDI P terkait meroketnya popularitas dan elektabilitas Jokowi? Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basarah mengatakan, partainya mengapresiasi hasil survei itu. Namun, menurutnya, hasil survei itu justru menjadi ujian dan tantangan baru bagi Jokowi.

"Kenapa saya katakan demikian? Saat ini memang popularitas Jokowi terus melambung seiring dengan kebijakan berbagai media massa menjadikan Jokowi sebagai "media darling". Namun, jika Jokowi atau PDI-P tergoda untuk masuk dalam skenario menjadi capres atau cawapres 2014, maka dalam seketika popularitas dan kredibilitas Jokowi langsung jatuh di mata masyarakat," ujar Basarah, Rabu (20/2/2013), di Jakarta.

Ia mengatakan, jika PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres atau cawapres, mantan Wali Kota Solo itu akan dinilai sebagai sosok yang haus jabatan atau kekuasaan. Begitu pula dengan PDI-P yang menjadi tempat Jokowi dibesarkan. Menurutnya, PDI-P akan dianggap sebagai parpol yang tidak amanah, tidak konsisten, dan menghalalkan segala cara hanya untuk sebuah kemenangan di pemilihan presiden.

"Atas kedua alasan tersebut, maka PDI-P tidak akan mencapreskan Jokowi meskipun polularitas dan elektabilitasnya tertinggi. Kami juga menyadari bahwa hal itu bisa menjadi 'jebakan Batman' bagi PDI-P dan Jokowi," paparnya.

Oleh karena itu, Basarah mengatakan, partai akan memberikan kesempatan Jokowi untuk menunaikan janjinya membangun "Jakarta Baru", sesuai harapan warga Jakarta.

"Jangan goda iman politiknya yang akhirnya dapat mengganggu konsentrasinya membangun Jakarta," kata Basarah.

Jokowi "jawara" survei

Sebelumnya, Jokowi kembali menempati peringkat teratas sebagai calon presiden 2014 yang dipilih mayoritas responden dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Ia menempati urutan pertama dengan 18,1 persen, disusul Prabowo Subianto (10,9 persen) dan Wiranto (9,8 persen). Di urutan keempat, ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (8,9 persen), disusul Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (8,7 persen) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (7,2 persen).

Sementara itu, ada sejumlah nama yang dianggap menjadi calon alternatif, yakni Mahfud MD mendapatkan 5,4 persen, Dahlan Iskan 3,6 persen, dan Hatta Rajasa 2,9 persen. Adapun, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hanya 2,5 persen, disusul Rhoma Irama sebesar 1,7 persen. Perolehan suara terkecil diraih Muhaimin Iskandar sebesar 1,1 persen dan Anas Urbaningrum 0,5 persen.

Survei LSJ dilakukan tanggal 9-15 Februari 2013 di 33 provinsi dengan responden 1.225 orang dan margin of error 2,8 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada para responden adalah "Siapakah calon presiden yang akan dipilih seandainya pemilu dilaksanakan sekarang?"

Dalam survei lainnya, Jokowi juga menempati posisi teratas survei Pusat Data Bersatu yang dirilis pertengahan Januari lalu. Dalam survei tersebut, elektabilitas Jokowi sebesar 21,2 persen. Kemudian, disusul Prabowo Subianto sebesar 18 persen dan Megawati Soekarnoputri 13 persen. Posisi keempat ditempati Rhoma Irama dengan 10,4 persen. Rhoma berhasil mengungguli Aburizal Bakrie (9,3 persen) disusul Jusuf Kalla dengan 7,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com