Jokowi Tak Ingin MRT Rugikan Warga

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) di Jakarta masih terus menemui jalan buntu. Pasalnya, kajian yang dipaparkan oleh PT MRT Jakarta dianggap belum akurat, bahkan lebih jauh memiliki potensi besar merugikan masyarakat.

Dijumpai seusai menggelar public hearing MRT, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan membentuk tim pengkaji MRT sebelum mengeluarkan putusan pembangunannya. Sejatinya, tim pengkaji telah ada di internal PT MRT Jakarta, tetapi dianggap belum mengakomodasi aspirasi masyarakat Jakarta.

"Segera dibentuk tim pengkajian sehingga masyarakat ikut di dalamnya," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balaikota Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, kehadiran masyarakat dalam tim pengkaji diharapkan mampu merumuskan hasil kajian yang akurat dan berimbang. Ia mengaku khawatir MRT yang memakan biaya Rp 15 triliun tak memberikan dampak positif sebanding, atau malah merugikan masyarakat.

"Yang penting adalah jangan sampai sebuah rencana, proyek, dikerjakan dengan keluar uang banyak, tetapi masyarakat dirugikan," ujarnya.

Instruksi Jokowi tentang tim pengkaji MRT ini terlontar untuk menjawab kekhawatiran masyarakat dengan rencana pembangunan jalur MRT layang dari Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja. Warga yang menamakan diri sebagai Masyarakat Peduli MRT merasa keberatan dengan jalur layang karena mengganggu secara sosial dan lingkungan, serta berdampak pada roda perekonomian warga sekitar.

"Bagaimana kajiannya? Tim pengkajinya? Jalur layang enggak tepat untuk Jakarta Selatan, lokasinya sudah sempit. Kami dukung MRT jika dibangun di bawah tanah," kata Rudi, warga Panglima Polim, Jakarta Selatan, yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Peduli MRT.