Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Buktikan Sukses di Jakarta, Jokowi Baru "Nyapres"

Kompas.com - 21/02/2013, 14:11 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla menilai, masih terlalu dini untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon Presiden 2014. Menurutnya, Jokowi saat ini harus fokus membuktikan kinerjanya mengurusi persoalan di Ibu Kota.

"Saya kira, Jokowi tugas utamanya membuktikan janjinya. Jangan melompat-lompat dulu," ujar Kalla, di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).

Menurut Kalla, hasil survei yang menyatakan elektabilitas Jokowi tertinggi sebagai capres merupakan harapan masyarakat. Namun, popularitas Jokowi selanjutnya ditentukan oleh bukti nyata kinerjanya setelah beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Kepopuleran itu dua hal. Pertama, ekspektasi. Kemudian setelah itu akan muncul yang kedua, bagaimana membuktikan ekspektasi orang. Sementara ini, Jokowi sangat dihargai karena memberikan banyak harapan. Jokowi harus betul-betul dapat membuktikan harapan itu. Ini yang paling menentukan popularitasnya," terang Ketua Palang Merah Indonesia itu.

Sebelumnya, dalam hasil survei dua lembaga berbeda, elektabilitas Jokowi berada di posisi teratas sebagai capres 2014. Namun, menurut JK, jika Jokowi tidak dapat membuktikan, popularitasnya justru akan menurun cepat. Menurut JK, perjalanan Jokowi saat ini masih tahap awal.

"Kalau tidak bisa buktikan itu juga kan langsung selesai persoalan survei tadi. Bahaya sekali. Kan baru ini, sekarang baru harapan," katanya.

Menurutnya, memang tak tertutup kemungkinan seorang gubernur kemudian melangkah maju mejadi calon presiden. Namun, kata Kalla, hal itu dapat terwujud jika dapat membuktikan kinerja selama menjabat sebelumnya. Ia mencontohkan, kesuksesan mantan Wali Kota Seoul, Korea Selatan Lee Myung Bak yang kini menjadi Presiden Korea Selatan. Lee menjadi Presiden karena membuktikan keberhasilannya memajukan Seoul.

"Buktikan. Itu kuncinya," tegas politisi senior Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

    Nasional
    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

    Nasional
    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com