Ini Gaji Jokowi dan Basuki Bulan Februari 2013

Kompas.com - 21/02/2013, 16:42 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, sudah saatnya ada kenaikan gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Presiden menyatakan, sudah delapan tahun gaji mereka tidak naik. Bagaimana dengan gaji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama?

Melalui website pribadi www.ahok.org, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memublikasikan tanda terima gaji dan tunjangan yang diterima olehnya. Dalam website pribadinya itu, Basuki tidak hanya memperlihatkan gaji yang diterimanya pada Februari 2013, tetapi juga menunjukkan daftar pembayaran gaji yang diterima oleh Jokowi di bulan yang sama.

Bulan ini, jumlah gaji yang diterima oleh Jokowi setelah dikurangi pajak sebesar Rp 3.448.500. Gaji pokok Jokowi sebesar Rp 3 juta. Adapun Basuki menerima gaji setelah dipotong pajak sebesar Rp 2.810.100. Gaji pokok Basuki sebesar Rp 2,4 juta.

Berikut rincian gaji Jokowi pada Februari 2013:

  • Gaji pokok: Rp 3.000.000
  • Tunjangan istri: Rp 300.000
  • Tunjangan anak: Rp 60.000
  • Tunjangan beras: Rp 270.000
  • Potongan pajak penghasilan (PPh): Rp 181.500
  • Gaji kotor: Rp 3.630.000
  • Jumlah diterima: Rp 3.448.500

Adapun rincian gaji Basuki adalah sebagai berikut:

  • Gaji pokok: Rp 2.400.000
  • Tunjangan istri: Rp 240.000
  • Tunjangan anak: Rp 48.000
  • Tunjangan beras: Rp 270.000
  • Potongan PPh: 147.900
  • Gaji kotor: Rp 2.958.000
  • Jumlah diterima: Rp 2.810.100

Basuki juga melampirkan gambar tanda terima tunjangan Jokowi dan Basuki. Jumlah tunjangan yang diterima oleh Jokowi setelah dikurangi pajak sebesar Rp 5.130.000. Sementara itu, Basuki menerima tunjangan yang juga telah dipotong oleh pajak menjadi sebesar Rp 4.104.000.

Dengan jumlah tersebut, pada bulan ini, Jokowi menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 8.578.500. Adapun Basuki menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 6.914.100.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai rencana kenaikan gaji kepala daerah di Indonesia, Jokowi lebih memilih untuk tak berkomentar. Menurut Jokowi, hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dan ia lebih memilih untuk fokus bekerja.

"Wah, enggak tahulah. Enggak tahu, itu urusannya pemerintah pusat. Enggak ngerti saya," kata Jokowi di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2013).

Saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Perhimpunan Penyuluhan Pertanian Indonesia (Perhiptani) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (20/2/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, sudah saatnya gaji kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dinaikkan. Presiden mengatakan, sudah delapan tahun gaji kepala daerah tidak mengalami kenaikan.

"Karena dalam jangkauan APBN, maka segera diimplementasikan. Saya kira apa yang sudah disiapkan dengan baik sudah saatnya diimplementasikan untuk keadilan. Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan, gaji (pegawai) bawah-bawah tidak dipikirkan. Bukan hanya tidak adil, melainkan salah besar," kata Presiden.

"Namun, ketika semua (pegawai sudah) dipikirkan, tidak keliru kalau bupati, wali kota, dan gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," ujarnya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

    Begini Cara MRT Jakarta Relokasi Pohon di Monas dan Thamrin yang Terkena Proyek

    Megapolitan
    Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

    Gumpalan Minyak di Perairan Pulau Pari Diduga Berasal dari Kapal yang Melintas

    Megapolitan
    Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

    Dirut Sebut Pengerjaan MRT Fase 2A Bagian dari Pemulihan Ekonomi

    Megapolitan
    Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

    Perairan Pulau Pari Dibersihkan dari Limbah Gumpalan Minyak, Terkumpul 380 Karung

    Megapolitan
    Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

    Dituduh Culik Anak hingga Fotonya Disebar, Pria di Bogor Lapor Polisi

    Megapolitan
    40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

    40 Truk Keliling Tangerang Semprot Disinfektan, Wakil Walkot Sebut untuk Ingatkan Pandemi Belum Usai

    Megapolitan
    UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

    UPDATE 10 Agustus: 17 RW di 15 Kelurahan Kota Bekasi Masuk Zona Merah

    Megapolitan
    UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

    UPDATE 11 Agustus: Bertambah 10, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 647

    Megapolitan
    Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

    Dituding Lecehkan Anak-anak secara Seksual, Pria di Citayam Nyaris Diamuk Warga

    Megapolitan
    Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

    Perairan Pulau Pari Tercemar Gumpalan Minyak Berwarna Hitam

    Megapolitan
    Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

    Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Kembali Bertambah

    Megapolitan
    Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

    Hujan Deras dan Saluran Air Tersumbat, Kawasan Lenteng Agung Sempat Terendam

    Megapolitan
    Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

    Setelah Anji, Polisi Panggil Hadi Pranoto Terkait Video Temuan Obat Covid-19

    Megapolitan
    Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

    Tak Ada Dana, Insentif Tukang Gali Kubur dan Sopir Ambulans Khusus Covid-19 di Jakarta Tertunda

    Megapolitan
    Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

    Sejumlah Warga Mengamuk Saat Razia Masker, Banting Dompet hingga Minta Dipenjara

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X