Anggaran Cair, Jokowi Minta Bawahannya "Ngebut"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta seluruh bawahannya untuk bekerja cepat menyusul cairnya APBD DKI 2013. Ia menegaskan, program-program seperti penanganan banjir, kemacetan, dan program unggulan lain bisa langsung dimulai sejak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diserahkan.

"Setelah diserahkan, ya sore ini langsung dikerjakan. Yang simple sajalah. Langsung kerjakan yang prioritas-prioritas itu, langsung dikebut," kata Jokowi seusai menyerahkan DPA kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Balaikota Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, program unggulan yang menjadi prioritas selain penanganan banjir dan kemacetan adalah program pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. Di luar itu, ia juga meminta seluruh SKPD dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk segera memulai realisasi program-program yang tak perlu melewati proses lelang.

Saat ditanya mengenai tenggat waktu yang diberikan untuk masing-masing SKPD dan UKPD terkait pemanfaatan anggaran, Jokowi mengaku memberikan tenggat waktu yang berbeda-beda. Yang pasti, baginya, pelaksanaan program dengan segera menjadi hal wajib lantaran cairnya anggaran sudah telat dari rencana semula.

"Secepat-cepatnya, terutama yang enggak pakai lelang-lelang, langsung kerjain. Yang pakai lelang siapin administrasi tendernya, jangan lama-lama, ini sudah ditungguin. Duitnya sudah ada, tinggal kerja," ujarnya.

Sebelumnya, pencairan APBD DKI 2013 ditandai dengan penyerahan DPA yang secara simbolik diserahkan oleh Jokowi kepada tiga kepala dinas, seorang wali kota, dan seorang lurah. Kepala dinas yang dimaksud adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Wali Kota Jakarta Timur, dan Lurah Pinangsia.

APBD DKI 2013 mencapai Rp 49,98 triliun. Anggaran sebesar itu nantinya akan disalurkan kepada 745 SKPD dan UKPD, ditampilkan dalam situs web www.jakarta.go.id dan disebar dalam bentuk poster. Dinas Pendidikan DKI menerima anggaran terbesar dengan Rp 12.627.859.331.703, sedangkan Dinas Perdagangan DKI mendapat anggaran terkecil dengan Rp 120.972.269.915.