Kompas.com - 26/02/2013, 23:43 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengukuhkan 90 orang anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartid di Balaikota Jakarta, Selasa (26/2/2013). LKS Tripartid merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai masalah ketenagakerjaan. Anggota LKS tripartid terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

"LKS Tripartid di lima wilayah periode 2012-2014 memiliki tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur, Wali Kota, dan pihak-pihak terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Basuki menekankan pentingnya penyusunan agenda kerja yang teratur pada rapat pleno LKS tripartid. Dengan demikian, tugas dan fungsi tripartid berjalan baik dan profesional. LKS tripartid juga merupakan perkumpulan yang dapat menentukan kebijakan dan mengawal pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektroal Provinsi (UMSP), Hari Buruh (Mayday), pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan sebagainya.

"Kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bidang ketenagakerjaan di antaranya memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian melindungi tenaga kerja dengan jaminan sosial tenaga kerja dan memfasilitasi pembentukan lembaga kerja bipartit," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki menjelaskan, terbentuknya LKS tripartid ini juga dapat memperluas akses dan pasar kerja serta. LKS tripartid juga dapat berperan melatih pencari kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Daerah, dan memfasilitasi penyediaan diklat jasa bersertifikat kompetensi sehingga dapat lebih mudah diterima oleh pasar tenaga kerja.

"Mereka juga mendiskusikan penetapan UMP sebagai patokan pemberian jasa yang layak kepada tenaga kerja," kata Basuki.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Sukandar mengatakan, LKS tripartid merupakan salah satu sarana hubungan industrial Pasal 107 UU Nomor 23 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Saat ini, kata dia, telah dibentuk satu LKS tripartid tingkat provinsi dan lima LKS tripartid tingkat kotamadya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"LKS tripartid provinsi dan kotamadya harus mempererat tali silahturahmi sehingga dapat mengantisipasi masalah ketenagakerjaan yang akan timbul di masa depan. Hal ini diupayakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif," ujar Deded.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.