Penataan Angkutan di Jakarta Masih Buruk

Jakarta, kompas - Program pembatasan kendaraan dengan memakai nomor ganjil dan genap, tanpa didukung infrastruktur transportasi publik yang memadai, justru akan menimbulkan persoalan baru. Kebijakan ini justru semakin menyulitkan orang berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.

Kepala Laboratorium Transportasi Universitas Indonesia Ellen SW Tangkudung mengatakan, pembenahan transportasi massal tidak cukup hanya dengan penambahan bus. Penataan trayek angkutan umum belum dikerjakan.

”Kita belum petakan mana angkutan umum yang masih penuh penumpangnya dan yang penumpangnya tinggal sedikit. Ini terkait dengan dinamika tata guna lahan saat ini,” kata Ellen, Selasa (26/2), di Jakarta.

Menurut Ellen, integrasi antarmoda juga dibutuhkan, mulai dari integrasi trayek hingga tarif. Kalau integrasi dilakukan, penumpang merasa aman karena mudah berpindah moda. Selain itu, keamanan angkutan umum juga lebih terjamin karena seluruh operasional bus dalam pengawasan petugas.

”Kalau sekarang, masih saja ada angkutan umum yang menurunkan penumpang begitu saja atau mengoper penumpang ke angkutan yang lain,” ujar Ellen.

Mengingat banyak persoalan yang perlu dibenahi, Ellen meminta pemerintah membuat rencana kerja per bulan agar setiap persoalan bisa diselesaikan sebelum pemberlakuan pembatasan kendaraan pribadi.

Apabila persoalan tidak dibenahi, bukan tidak mungkin pengguna kendaraan pribadi beralih ke taksi, seperti halnya yang terjadi dengan pemberlakuan three in one. Taksi, menurut Ellen, akan dipilih masyarakat berpenghasilan menengah atas. Keberadaan taksi juga tidak bisa dihindari, tetapi dari sisi perencanaan transportasi tidak sesuai karena tidak mengurangi jumlah kendaraan di jalan.

Pembatasan kendaraan ini rencananya dilakukan awal Maret, tetapi Pemprov DKI menunda pelaksanaannya sampai Juni 2013. Dinas Perhubungan DKI baru akan membuka tender pengadaan stiker penanda nomor kendaraan ganjil dan genap bulan ini. ”Setelah anggaran cair, kami gunakan secepatnya mendukung program pembatasan kendaraan,” tutur Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.

Belum terjawab

Yoga Adiwinarto, Country Director Indonesia Institute for Transportation and Development Policy, menilai penundaan pembatasan kendaraan sewajarnya dilakukan. Apabila tidak, program ini bakal sulit dijalankan. Menurut dia, banyak persoalan teknis yang belum terjawab hingga akhir Februari ini.

”Kami belum melihat ada perbaikan sarana parkir di tempat pemberhentian angkutan umum. Apabila pembatasan benar-benar dijalankan, sarana ini menjadi penting,” katanya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menilai pemberlakuan pembatasan penggunaan kendaraan dengan nomor ganjil-genap sebaiknya diterapkan mulai akhir tahun 2013 karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya siap. ”Pengadaan tambahan bus sedang dan bus transjakarta paling cepat sekitar bulan Oktober atau November,” ujarnya.

Program ganjil-genap tetap bisa dilaksanakan asal masyarakat diberi alternatif pengganti bagi pengendara. ”Jangan sampai seperti Kartu Jakarta Sehat. Sudah diterapkan sebelum puskesmas, rumah sakit, tenaga medis, obat- obatan, dan sarana pendukung lainnya siap. Akibatnya, jadi kewalahan,” katanya.

Dukungan wilayah terkait

Ketua Organda Bekasi Indra Hermawan menilai, sejauh ini belum ada koordinasi seperti apa nanti dampak sistem ganjil-genap. Indra mengartikan sistem ganjil-genap sebagai pembatasan jumlah kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta. Berdasarkan data Dishub DKI Jakarta, setiap hari ada 1,915 juta sepeda motor dan mobil masuk dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Apabila diasumsikan sepertiga jumlah kendaraan yang masuk berkurang karena sistem ganjil-genap, berarti harus ada penambahan ribuan bus, angkot, dan kereta. Masalahnya, armada yang ada baru 300 bus berkapasitas 18.000 orang, 50 bus berkapasitas 2.000 orang, dan 1.200 angkot berkapasitas 12.000 orang per hari. Kereta dari Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji mengangkut 20.000 orang per hari.

Kendaraan pribadi dari Bekasi yang masuk ke Jakarta diperkirakan 300.000-400.000 unit per hari. Kendaraan pribadi mengangkut hampir 1 juta jiwa warga pekerja ke Jakarta.

”Kami akan berkoordinasi dengan Jakarta seperti apa rekayasa lalu lintas terkait ganjil-genap dan apa yang harus kami perbuat,” kata Kadis Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman.

Sementara Kadis Perhubungan Tangerang Selatan (Tangsel) Mursan Sobari mengatakan, selama kebijakan ganjil genap digunakan untuk mengatasi kemacetan, pihaknya siap mendukung. ”Sudah ada pembicaraan awal soal program itu untuk berkoordinasi,” kata Mursan.

Pihaknya tetap berharap pembangunan infrastruktur pendukung program ganjil-genap masih perlu diperbaiki, seperti perbaikan angkutan umum. Dari Tangsel, angkutan umum masih sangat terbatas.

Dalam kaitan program itu, Pemkot Tangsel telah bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam mengembangkan infrastruktur di sekitar kawasan stasiun. Saat ini, mereka tengah mengembangkan kawasan Stasiun Jurangmangu untuk memperbaiki akses masuk-keluar stasiun yang biasanya macet. Selain itu, merealisasikan rencana revitalisasi tiga dari lima stasiun yang berada di kota ini.

Sementara warga dari Kota Tangerang dipastikan akan terganggu aktivitasnya karena belum tersedia alternatif angkutan massal dalam jumlah yang cukup. ”Ada sekitar 1.000 kendaraan roda empat dan 3.000 kendaraan roda dua dari Kota Tangerang yang setiap hari masuk ke Jakarta. Tidak semuanya punya dua kendaraan dengan nomor ganjil-genap,” kata Wali Kota Tangerang Wahidin Halim.

Oleh sebab itu, sebelum kebijakan ini diberlakukan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta membangun dan melengkapi jaringan transportasi massal terintegrasi, memperbaiki infrastruktur yang berbatasan dengan wilayah penyangga, termasuk melebarkan jalan dan membangun jalan inspeksi di pinggir kali yang menghubungkan Jakarta dan kota di sekitarnya.

Sejauh ini, kata Wahidin, angkutan massal ke Jakarta belum mencukupi. Selain kereta api, angkutan massal yang tersedia adalah angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta dan kereta api. (FRO/NDY/ART/PIN/RAY/BRO)