Kompas.com - 27/02/2013, 10:31 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Sistem lelang jabatan lurah dan camat yang akan dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tampaknya serius untuk dijalankan. Bahkan, Basuki mengatakan bahwa dia akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sekarang masih disusun sistemnya. Akan ada konsultan rekomendasi dari KPK dan PPATK," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Kerja sama antara Pemprov DKI bersama KPK dan PPATK itu, kata Basuki, agar sistem itu berjalan secara terbuka, transparan, dan tidak ada penyelewengan anggaran. KPK dan PPATK akan dijadikan sebagai konsultan Pemprov DKI melaksanakan perekrutan.

"Ternyata kan masih ada sistem. Supaya fair, kami masih ada sistem. Kami sedang minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI untuk bekerja sama dengan konsultan perekrutan, KPK dan PPATK, agar pelaksanaannya seperti perekrutan anggota KPK atau PPATK. Itu kan jelas," ujar Basuki.

Lelang jabatan lurah dan camat itu dimaksudkan untuk mendapat sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas. Selain itu, lelang jabatan itu juga dilaksanakan untuk menyamakan visi dan misi lurah, camat, dan wali kota dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Supaya nanti bisa mendapat SDM yang memiliki kompetensi dalam memegang amanah jabatan tersebut," kata dia.

Dua jabatan (lurah dan camat) itu akan dijadikan posisi awal yang akan dilelang. Sementara itu, untuk orang-orang yang ingin mengikuti proses lelang akan disesuaikan dengan golongannya. Selain itu, yang ingin mengikuti lelang jabatan juga harus melalui fit and proper test dan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon empat.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan, dia sengaja mendahulukan evaluasi dan lelang jabatan di jajaran lurah serta camat karena mereka adalah pamong terdepan yang mengetahui masalah dan bersentuhan dengan warga. Pamong yang dianggap memiliki kinerja baik tentu akan dipertahankan. Namun, sebaliknya, peluang pencopotan menjadi besar untuk mereka yang memiliki kinerja rendah dan buruk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lelang jabatan dilakukan untuk membangun transparansi dalam penentuan jabatan sekaligus menjaring SDM sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kebijakan ini juga disesuaikan dengan konsep Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN RB) Eko Prasodjo yang tertuang dalam surat edaran. Meski secara teknis pelaksanaannya belum ditentukan, lelang jabatan bakal mulai dilakukan pada tahun ini.

Berita terkait, baca:

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.