Jokowi Anggap Rumor Lenyapnya Uang Warga Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menerima aduan terkait kisruh penghuni di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda. Kali ini sejumlah warga mengaku uang depositnya lenyap dan rekeningnya telah diblokir oleh Bank DKI.

Menanggapi itu, Joko Widodo alias Jokowi menjawabnya dengan singkat. Ia menilai aduan tersebut tak jelas akar masalahnya sehingga sulit untuk ditelusuri dan dilakukan penindakan. Justru sebaliknya, ia meminta semua pihak ikut mengawasi, sejalan dengan diperkuatnya sistem dari internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Yang ngadu ke saya kan enggak satu dua, iya tapi bayarnya ke siapa? Enggak jelas semuanya. Bayar ke siapa? Untuk apa? Kalau tahu bayarnya ke siapa, saya kembalikan. Yang nangis-nangis itu enggak jelas bayar ke siapa," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (27/2/2013).

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono menyampaikan hal senada. Ia menjamin deposit milik warga penghuni Rusun Marunda masih tersimpan aman. Hanya, uangnya dibekukan atau belum bisa diambil karena sifatnya sebagai uang jaminan.

"Itu diblokir, itu kan deposit, bukan deposito. Kalau kami nyewa apartemen, rumah, untuk jaminan listrik, deposit biasa kan. Makanya, itu diblokir kalau ada seperti itu," ujarnya.

Eko juga membantah ada kesalahpahaman antara sistem yang digulirkan Bank DKI dengan apa yang dipahami oleh masyarakat. Pasalnya, Bank DKI telah menggunakan mekanisme standar dan sosialisasi mengenai dana deposit itu telah disampaikan pada warga penghuni Rusun Marunda.

"Aman. Enggak ada yang hilang, wong namanya deposit. Saya kira mereka sudah paham karena waktu ngambil sudah ada sosialisasi bahwa ada dana deposit. Mungkin hanya satu-dua warga yang belum memahami," ujarnya.

Sebelumnya, pengelola Rusun Marunda, Jakarta Utara, membantah isu yang menyebutkan lenyapnya uang deposit penghuni rusun. Menurut pengelola, uang tersebut masih tersimpan utuh di bank. "Kata siapa (uang deposit lenyap)? Semuanya masih ada di Bank DKI, tidak tersentuh," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Wilayah I Jakarta Jati Waluyo saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa.

Jati mengatakan, setiap penghuni yang mengikuti program umum di rusun itu wajib menyetorkan deposit sebagai jaminan. Nilainya sebesar tiga bulan uang sewa atau sekitar Rp 1,2 juta. Uang tersebut bisa digunakan pengelola mana kala penghuni menghadapi kendala untuk membayar sewa rusun.

"Deposit itu memang sengaja di-hold sama bank kalau ditarik melalui ATM. Maksudnya, supaya tidak ditarik seenaknya untuk keperluan di luar sewa rusun," kata Jati.