Komnas HAM Desak Selesaikan Kasus Syiah Sampang

SAMPANG, KOMPAS.com — Dalam kasus kerusuhan warga Syiah Sampang, Jawa Timur, yang pecah pada Agustus 2012 lalu hingga kini belum ditemukan solusi bagi kedua belah pihak yang bertikai. Sudah miliaran rupiah digelontorkan untuk penanganan kasus ini. Namun, belum ada satu pun warga Syiah yang kini masih tinggal di penampungan untuk kembali ke kampung halamannya, Desa Karang Gayam dan Desa Bluuran.

Kondisi ini mengundang keprihatinan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Komisioner Subkomisi Mediasi Komnas HAM M Imdadun Rahmat saat berada di Sampang, Rabu (27/2/2013), mengatakan, penanganan kasus Syiah Sampang tidak cukup dibebankan kepada pemerintah daerah saja. Namun, sejumlah lembaga negara di republik ini patut untuk ikut andil dalam mencarikan penyelesaian.

"Kementerian Agama dan Kementerian Sosial harus ikut bertanggung jawab menyelesaikan kasus Syiah Sampang. Tidak adil kalau sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," katanya, Rabu.

Selain itu, lembaga negara juga harus memberikan jaminan keamanan bagi warga Syiah ketika berada di kampung halamannya kelak.

"Warga Syiah masih enggan kembali ke rumahnya masing-masing karena alasan keamanan belum terjamin," katanya.

Kedatangannya ke Sampang dalam rangka mendorong lembaga negara yang sudah mendapat rekomendasi dari Komisi VIII DPR untuk ikut serta menuntaskan persoalan Syiah di Sampang. Menurut Imdadun, selama ini lembaga negara hanya menyampaikan pendapat dan program saja. Namun, realisasinya belum ada karena terkendala anggaran.

Komnas HAM, kata Imdadun, akan berupaya menawarkan opsi kepada warga Syiah berupa hunian sementara serta pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan darurat. Tujuannya agar para pengungsi bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan manusiawi.

Namun, opsi itu tampaknya berat untuk diterima warga Syiah. Opsi itu pula pernah ditawarkan pihak Pemkab Sampang dan Pemprov Jawa Timur beberapa bulan setelah peristiwa kerusuhan.

"Kita akan terus mencari formula yang tepat untuk ditawarkan kepada para pengungsi," katanya.

Imdadun dalam kunjungannya diterima Bupati Sampang Fannan Hasib dan Wakil Bupati Fadilah Budiono yang baru dilantik kemarin. Selain mereka berdua, hadir juga jajaran pimpinan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Kabupaten Sampang.

Di hadapan mereka, Imdadun banyak berdiskusi. Namun, hasil dari kunjungan dan diskusinya itu akan dibawa ke Jakarta untuk dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dan program, dengan dukungan finansial yang mumpuni.