Daftar Tunggu Mencapai 1.774 Orang
Jakarta, Kompas
Hingga Rabu (27/2), peminat rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terus mendatangi kantor pengelola Rusunawa Marunda. Mereka datang dengan membawa berkas, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak mampu. Padahal, pendaftaran telah ditutup sejak 28 Januari 2013.
Sejumlah warga menyatakan berminat tinggal di rumah susun dengan fasilitas sebagaimana ditawarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama.
Darleni (55), warga RT 001 RW 001 Kelurahan Penjaringan, misalnya, tertarik dengan fasilitas perabot, ukuran rumah, dan lingkungannya.
”Sampai sekarang, saya masih tinggal di kontrakan di Muara Baru, Penjaringan. Ukurannya lebih kecil daripada rumah susun, tetapi tarif sewanya lebih mahal, yakni Rp 400.000 per bulan, belum termasuk listrik,” kata dia.
Eliyanti (30), pendaftar dari Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, mengaku tidak tahu bahwa seluruh rumah susun telah terisi. Dia datang bersama beberapa tetangganya yang juga korban banjir pada pertengahan Januari 2013.
”Meskipun masuk daftar tunggu tidak apa-apa. Semoga saya nanti dapat menghuni rumah susun juga,” ujarnya.
Sebanyak 520 unit dari total 1.900 unit kosong Rusunawa Marunda telah dihuni warga korban banjir Penjaringan. Kini, 1.380 unit sisanya masih dalam tahap perbaikan instalasi listrik dan air. Dalam 1-2 pekan ke depan, unit yang tersisa ini diharapkan telah siap huni, sehingga warga yang sudah mendaftar dapat segera menempati.
Hendriansyah, perwakilan dari Dinas Perumahan DKI Jakarta, mengatakan, sebanyak 300 unit dari 1.380 unit rumah susun yang sedang disiapkan itu telah dihuni oleh warga meski fasilitasnya belum lengkap. Adapun 1.080 unit lainnya dalam perbaikan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan 200 unit di Rusunawa Waduk Pluit dan 180 unit di Rusunawa Pinus Elok. Langkah ini dilakukan karena seluruh unit kosong yang ada di Rusunawa Marunda telah terisi.
Unit kosong di Rusunawa Waduk Pluit dan Rusunawa Pinus Elok akan diisi melalui mekanisme pengundian. Namun, dalam pengundian ini, warga yang berasal dari area genangan dan bantaran Waduk Pluit akan mendapatkan prioritas.
Lurah Penjaringan Ronny Jarpiko mengatakan, pihaknya masih memverifikasi 1.774 warga yang tercatat di daftar tunggu. Mereka diseleksi agar relokasi tepat sasaran.
Ronny berharap area genangan Waduk Pluit bisa dibebaskan dari hunian liar. Dengan demikian, proyek normalisasi waduk pun bisa berjalan lancar.
Selain area di sekitar Waduk Pluit, pemerintah provinsi juga tengah mengosongkan bantaran Kali Pakin, Opak, dan Jalakeng yang mengalir ke Waduk Pluit. Sebagian bangunan telah dirobohkan. Area bekas hunian telah dikosongkan dan dibangun menjadi jalan inspeksi. Namun, sebagian lain dalam proses pengosongan.
Hingga Rabu petang, sejumlah personel satuan polisi pamong praja dan aparat Kelurahan Penjaringan dan Kecamatan Penjaringan terus berupaya membujuk warga pindah ke rumah susun. ”Ada 90 unit Rumah Susun Buddha Tzu Chi yang siap menampung warga bantaran kali. Namun, proses pemindahannya bertahap,” kata Wakil Camat Penjaringan Martua Sitorus.
Daeng Lewa (45), penghuni bantaran Kali Opak, mengatakan, pada prinsipnya warga mau pindah ke rumah susun. Perwakilan warga telah diajak untuk melihat kondisi Rumah Susun Buddha Tzu Chi, dan berkenan pindah. Namun, mereka meminta waktu untuk pengosongan lahan.
Selain bus, pemerintah provinsi juga menyiapkan truk untuk membantu proses pindah. Sebagian warga secara swadaya ada yang menyewa mobil bak terbuka untuk mengangkut perabot. Namun, sebagian warga memilih bertahan dan menolak pindah.
Terpopuler
Now Trending
