Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Kasus BJB, KPK Turun ke Lapangan

Kompas.com - 04/03/2013, 19:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menurunkan tim ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan kredit fiktif dari Bank BJB (dulu Bank Jabar Banten). Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (4/3/2013).

“Sedang ditelaah, dan tim KPK sudah turun ke lapangan,” ungkap Johan. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hal-hal yang ditinjau tim KPK saat turun ke lapangan tersebut.

KPK sebelumnya menerima laporan masyarakat terkait dugaan pemberian kredit fiktif dari Bank BJB. Laporan ini, kemudian divalidasi bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

Selanjutnya, jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi, KPK akan mengkaji lagi apakah tindak pidana korupsi ini termasuk dalam kewenangan KPK atau tidak. Bila masuk kewenangannya, KPK akan meningkatkan laporan ini ke bagian penindakan melalui tahap penyelidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, dugaan kredit bermasalah ini berawal dari penyaluran kredit dari Bank BJB kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) Sukabumi senilai Rp 38 miliar dan PT Alpindo Mitra Baja senilai Rp 123 miliar.

Pemberian kredit ini diduga mengandung potensi kesalahan prosedur. Kredit  juga diduga dikucurkan tanpa persyaratan administrasi yang sesuai. Menurut Budget Advocacy Group (BAG), kredit tersebut diduga cair karena ada pengaruh pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat yang juga Komisaris BJB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com