PNS dari Luar Pemprov DKI Ingin Jadi Lurah di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui bahwa rencana lelang jabatan untuk camat dan lurah di Jakarta sangat menarik perhatian pegawai negeri sipil (PNS) dari luar wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut Basuki, sistem lelang jabatan itu juga menarik perhatian PNS di ranah pemerintah pusat.

"Kami sudah menerima tiga surat dari PNS dari dua kementerian dan juga ada yang guru. Ha-ha-ha... enggak usah saya sebutkan ya namanya. Lucu juga sih. Ada satu yang bilang pengin jadi lurah di kampungnya sendiri," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut di Balaikota Jakarta, Senin (4/3/2013).

Basuki mengatakan, permintaan dari ketiga PNS di luar wilayah Pemprov DKI itu tidak dapat diproses lebih lanjut karena lelang jabatan itu hanya boleh diikuti oleh PNS DKI. "Tidak akan ada Pergub atau Perda soal lelang jabatan ini. Kita tunjuk saja langsung lewat BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Kita hanya kasih jabatan ini untuk PNS yang di sini karena kita punya 40.000 PNS yang berpotensi untuk dua jabatan itu," ujar dia.

Basuki mengatakan, pelaksanakan sistem lelang jabatan itu sedang disiapkan oleh konsultan sehingga saat pelaksanaannya tidak menimbulkan protes dan konflik internal. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, konsultan tersebut akan menyiapkan komponen penilaian yang akan dijadikan barometer layak atau tidak layaknya seorang PNS menjadi camat atau lurah.

"Kita lagi persiapkan sistemnya supaya orang yang dapat dan tidak dapat jabatan tidak protes. Kami inginnya sistem rekomendasinya seperti KPK dan PPATK," kata Basuki.

Sementara itu, untuk pelaksanaan lelang jabatan, Basuki mengharapkan sistem itu dapat dilaksanakan pada Maret. Namun, dia akan melihat jumlah posisi camat dan lurah yang akan diganti terlebih dahulu. Hal itu dilakukan para pelamar dapat ditempatkan secara tepat karena masih banyak lurah dan camat yang masih ingin mempertahankan posisi mereka.

"Makanya, kita akan lihat dulu komposisi camat dan lurah yang akan diganti. Kalau lurah atau camat lama mau bertobat, ya enggak bakal diganti kok. Prinsipnya Pak Gubernur kan sederhana, masa lalu dilupakan, mulai jalani yang baru," kata Basuki.