Kasus Pembobolan BJB, Massa Demo di Gedung Sate

BANDUNG, KOMPAS.com — Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) mendatangi Kantor Gubernur Jawa Barat, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (5/3/2013). Mereka mendesak pengusutan kasus penggelontoran dan penyelewengan dana Bank Jabar dan Banten (BJB) melalui penyaluran kredit fiktif kepada beberapa perusahaan. Ditengarai, kasus ini melibatkan para petinggi pemerintahan di Jawa Barat.

"Saham Bank BJB mayoritasnya adalah milik Provinsi Jabar, yang berarti milik rakyat Jabar. Seharusnya dana tersebut bisa dipergunakan sebaiknya-baiknya untuk kepentingan rakyat Jabar. Namun, kenyataannya malah dipergunakan untuk kepentingan kelompok di petingggi-petinggi provinsi," kata Rian Kurniawan, selaku koordinator aksi.

Rian merincikan beberapa temuan kasus pembobolan BJB, yakni bobolnya anggaran Rp 250 miliar Bank BJB cabang Surabaya yang diduga dilakukan oleh para penguasa di Jabar. Kasus ini, kata Rian, keburu tercium oleh para penegak hukum, dan tersangkanya sudah diamankan sehingga baru Rp 100 miliar yang digelontorkan.

Selain itu, ada penyaluran kredit IT untuk PT Compradindo Lintas Nusa Perkasa sebesar Rp 80 miliar. Kemudian, pada Agustus-Desember 2012, Bank Indonesia dalam auditnya menemukan keganjilan dalam proses pencairan BJB kepada Koperasi Bina Usaha yang dibuat oleh perusahaan PT Alpindo Mitra Baja di Sukabumi sebesar Rp 38,7 miliar.

"Perusahaan ini diduga milik petinggi Jawa Barat. Tidak usah disebutkan lah orangnya, mungkin sudah pada tahu," kata Rian.

Kemudian, pembelian dan pembangunan kantor operasional Bank BJB di Jalan Gatot Subroto Jakarta, sebesar Rp 534 Miliar yang dibeli dari PT Comparindo Lintas Nusa Perkasa. Namun, nyatanya, ketika diselidiki, di kavling 93 Jalan Gatot Subroto, Jakarta, gedung pun belum didirikan, tanda-tanda pembanguan gedung juga belum terlihat. Padahal, sudah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 40 persen pada tanggal 11 November 2012 dari total pembelian sebesar Rp 217.360.000.000 + PPN 10 persen.

Sementara itu, untuk cicilannya, sudah dibayarkan selama dua bulan, pada bulan Desember 2012 dan bulan Januari 2013, dengan nilai cicilan per bulan, yakni, Rp 27.170.000.000 + PPN 10 persen. Dikalkulasikan, total dana yang sudah dikeluarkan saat ini adalah Rp 298.870.000.000.

"Yang jadi pertanyaan, uang tersebut ke mana? Jangankan gedungnya, tanda-tanda pembangunan gedung pun sama sekali belum terlihat," ujar Rian.

Rian melanjutkan, berdasarkan kajian pada tanggal 2 November 2012, harga ruang bangunan pembangunan gedung adalah antara Rp 30-35 juta per meter persegi. Adapun dalam perjanjian BJB dengan pihak PT Comradindo Lintas Nusa Perkasa, harga yang dipatok adalah Rp 38 juta per meter persegi.

"Diduga terdapat mark up Rp 3-8 juta per meter persegi. Ini menimbulkan kejanggalan kepada pihak pembeli, seharusnya bisa melakukan penawaran di bawah hasil penilaian," kata Rian lagi.

Rian menambahkan, berdasarkan hasil penelusuran melalui situs http://comradindo.com, diketahui PT Comradindo Lintas Nusa Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT (Informasi dan Teknologi) bukan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi/developer pembangunan gedung.

"Kenapa BJB melakukan pemesanan pembangunan gedung kepada yang ahli di bidang IT bukan bidang kontaktor gedung? ini kan jadi tanda tanya," ungkap Rian.

Pendemo meminta DPRD Jabar membentuk pansus untuk menelusuri penyelewengan dana yang terjadi di BJB ini. Selain itu, kepada PPATK dan KPK agar ikut terlibat dalam kasus ini. "Kami meminta agar dibentuk pansus, untuk menyelesaikan kasus BJB ini," kata Rian.

Tak lama kemudian, beberapa perwakilan dari ARAK memaksa berjalan menuju Gedung DPRD untuk menemui pimpinan DPRD. Mereka bertemu dan beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Jabar, Rudy Harsatanaya. Dalam perbincangannya, Rudy mengatakan, masalah ini bukan kewenangannya, melainkan harus dihadapkan dengan Komisi C DPRD Jabar yang salah satunya menangani perbankan. Sementara itu, Komisi C sedang melakukan dinas di luar kota.

Ketidakhadiran pimpinan Komisi C menyebabkan dialog tertunda. Massa pendemo membubarkan diri pada pukul 12.47 WIB. Mereka mengaku akan mendatangi Gedung Sate pada Senin (11/3/2013) pekan depan. Jadwal tersebut atas kesepakatan sebelumnya antara pimpinan ARAK dan Wakil Ketua DPRD.

Ruddy juga menyebut akan memperbantukan proses penuntutan massa ARAK untuk dipertemukan ke Komisi C, agar membentuk pansus dalam menangani kasus BJB tersebut. "DPRD sih sepakat saja, tetapi DPRD belum bisa mengambil langkah, karena ini menjadi kewenangan Komisi C. Namun, pada dasarnya, dari DPRD mendorong atas keinginan rekan-rekan semua untuk mendirikan pasus," kata Ruddy.