Basuki: Pemprov DKI Siapkan 2.000 Unit Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk melancarkan pelaksanaan program normalisasi sungai agar Ibu Kota terhindar dari banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyiapkan tempat bagi warga bantaran kali untuk relokasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ia sedang menyiapkan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) sebanyak 2.000 unit.

"Saya kira totalnya sampai hampir 2.000 unit rusun," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Proyek pembangunan 2.000 unit Rusunawa itu, kata dia, pembayarannya akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI secara bertahap atau melalui metode multi years.

"Tadi kan pekerjaan multi years sampai tahun 2014, ada juga yang tahun 2014 baru jadi, ada yang tahun 2015 baru sampai. Pak Gubernur tidak ingin sampai 2015 dan di tahun itu sudah siap ditempati, khusus untuk rusun-rusunnya," ujar Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan kalau unit Rusunawa itu merupakan kepemilikan Pemprov DKI. Selain itu, pembangunan Rusunawa itu juga akan tersebar di beberapa wilayah di Ibu Kota, bukan hanya untuk warga sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, seperti di Pulo Gebang, Tegal Alur, Angke, dan sebagainya. Hal ini pun diupayakan sebagai salah satu cara untuk melakukan normalisasi tanpa harus menyingkirkan warga kumuh yang berada di bantaran sungai.

"Bukan Waduk Pluit saja, pokoknya yang di pinggiran sungai. Artinya, DKI tidak akan membiarkan orang DKI tinggal di kawasan kumuh. Ini semua harus dibersihkan, tetapi tanpa menyingkirkan orang kumuh. Nah, kalau mereka tidak mau dipindah, ya bukan kami yang kejam, artinya mereka yang kejam," kata Basuki.

Di dalam APBD DKI 2013, sudah tersedia dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, antara lain pembangunan Rusun Tambora, Rusun Jatinegara, Rusun Pulo Gebang Jakarta Timur, dan sebagainya.