Ini Cara Basuki Bikin Ciut Nyali Calo Rusun

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sangat serius untuk melakukan pemutihan dan revitalisasi di rumah susun di Ibu Kota. Beberapa oknum yang dapat menghambat relokasi warga pun telah sukses dibuat tak berdaya oleh mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Sekarang, misalnya, kamu punya rusun, terus disewakan ke orang, langsung akan kami putihkan dengan nama yang menyewa. Tapi, si penyewa harus membayar dengan harga yang hampir sama. Lama-lama pasar yang mau beli rusun pasti akan turun karena orang sudah takut. Begitu bukan namanya, langsung kita sita. Kita rencanakan seperti itu," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (5/3/2013).

Apabila melawan Pemprov DKI, Basuki pun menegaskan tak akan segan-segan untuk menuntut pajak sewa sebesar sepuluh persen kepada oknum yang menyewakan tersebut. Dengan ancaman Basuki itu, ia meyakini, semakin lama orang akan semakin takut untuk melakukan penyelewengan rusun.

"Nah, kalau dia melawan kami, kami akan tuntut pajak sewa sepuluh persen. Nah, kalau lama-lama ini akan berkembang, orang akan semakin takut," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok pun menjelaskan cara tersebut sudah pernah diberlakukan di Rusun Marunda dan telah terbukti efektif.

"Sekarang begitu kami terapkan di Marunda langsung ciut nyalinya. Bayangin kamu punya tiga rusun, terus kamu sewakan ke orang, sekarang penyewa rusun kamu, kami kasih hak dan sewa kamu akan kami hilangkan begitu, bye...bye... Kamu pasti takut," kata Basuki.

Dalam sepak terjangnya mengawal relokasi warga ke Rusun Marunda, Basuki telah menemukan satu oknum yang menjadi penyebab utama warga Pluit menolak untuk direlokasi ke Rusun Marunda. Oknum tersebut adalah Kepala UPT Rusun Marunda Kusnindar. Jabatan Kusnindar pun saat ini telah diisi oleh Jati Waluyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI.

Perilaku itu, kata Basuki, berarti mempermainkan masyarakat kecil. Hal itu dapat menghambat relokasi warga bantaran ke Rusun Marunda dan juga berdampak pada semakin melambatnya normalisasi Waduk Pluit yang ingin dipercepat Pemprov DKI untuk dilaksanakan tahun ini.