Ini Penyebab Jokowi Terhambat Normalisasi Sungai Angke

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melakukan pembebasan lahan Sungai Angke tahun ini tampaknya tak akan mudah. Pasalnya, Pemprov DKI saat ini masih terganjal oleh para developer atau pengembang yang masih bertahan di lahan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan mengatakan, saat ini, dua pengembang masih belum mundur dari lahan yang akan dibebaskan untuk melaksanakan normalisasi Sungai Angke. "Pengembang dari Puri Mansion dan Permata Buana yang masih belum mundur," kata Manggas, di Jakarta, Kamis (7/3/2013).

Normalisasi Sungai Angke merupakan salah satu program unggulan di tahun 2013. Gubernur Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengupayakan agar normalisasi Sungai Angke, Pesanggrahan, dan Sunter dapat selesai tahun ini agar dapat mengurangi sekitar sepuluh titik banjir di Ibu Kota. Pembebasan lahan Sungai Angke sepanjang 7 kilometer, mulai dari Angke Hulu hingga Cengkareng Drain.

Pemprov DKI bertugas untuk membebaskan lahan, sedangkan yang bertugas untuk mengeruk dan melakukan normalisasi adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Pengembang yang belum mundur itu karena pengembang menjorok ke dalam trase tata ruang.

"Karena dari trase 40 meter Sungai Angke, pengembangnya menjorok ke dalam dan masuk trase tata ruang. Jadi, akan dilakukan pematokan dari dinas tata ruang, wali kota setempat, dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PU," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI menemukan banyak permasalahan ketika akan melakukan pembebasan lahan oleh pengembang. Sebagian titik-titik yang berada di bantaran sungai yang akan dinormalisasi, menurut Basuki, merupakan tanah siluman. Seharusnya, tanah milik Pemprov DKI Jakarta, tetapi telah dikuasai oleh pengembang atau tanahnya berstatus sengketa. Oleh karena itu, Basuki akan mencoba menurunkan Dinas Tata Ruang DKI untuk dapat menentukan sertifikat tanah masing-masing wilayah.

Basuki juga mengatakan, Pemprov DKI masih belum jelas mengetahui apakah lahan tersebut merupakan kepemilikan pemprov atau pengembang. "Makanya, perlu bawa peta, nanti dilihat petanya sesuai izin. Ada juga tanah-tanah yang dikuasai oleh sengketa. Nah, kalau itu, kami akan titipkan uang dikonsinasi, jadi di pengadilan itu langsung dikerjakan," ujar Basuki.

Normalisasi itu, kata Basuki, sudah merupakan suatu kewajiban dan Pemprov DKI melaksanakan hal tersebut mulai awal tahun ini, apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 telah cair. Normalisasi itu meliputi perbaikan perkuatan tebing melalui pembangunan sheet pile, inventarisasi dan pembebasan lahan utamanya untuk Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter, pembersihan sampah, serta pengerukan sungai dan saluran di lima wilayah kota DKI.

Pada 2011 lalu, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana senilai Rp 2,3 triliun untuk normalisasi tiga sungai, yang di antaranya adalah Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Sunter. Pelaksanaan normalisasi sudah dimulai sejak 2011 hingga 2014. Alokasi dana per tahunnya sekitar Rp 600 miliar dan pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemprov DKI.

Untuk Sungai Pesanggrahan dan Sungai Angke, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 400 miliar. Total normalisasi Sungai Angke dilakukan sepanjang 20 kilometer dengan melebarkan dari 10-15 meter menjadi 27-30 meter pada akhir 2014 sehingga kapasitas debit air juga akan meningkat dari 16 m3/detik menjadi 200 m3/detik.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI