Kompas.com - 11/03/2013, 17:27 WIB
|
EditorFarid Assifa

UNGARAN, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Kabupaten Semarang menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran minuman keras ditentang oleh dua organisasi masyarakat (ormas) Islam, yakni Gerakan Pemuda Kabah (GPK) dan Front Pembela Islam (FPI).

Saat mengikuti public hearing atau forum dengar pendapat dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (11/3/2013) siang, kedua ormas tersebut mencurigai adanya mafia miras di balik penyusunan Raperda.

Sekretaris GPK Jateng Muhammad Mustafid mengungkapkan, dengan dicantumkannya kata "pengadaan" di dalam Raperda mengindikasikan pemerintah seolah-olah membuka peluang yang besar bagi produsen dan distributor miras di Kabupaten Semarang. Selain itu, pihaknya juga menyoal pengaturan kadar alkohol yang bisa diperjualbelikan hingga 55 persen.

"Kami mensinyalir ada mafia miras di balik semua ini. Jika ingin melindungi generasi muda dari kerusakan moral, seharusnya Raperda itu sifatnya mengawasi dan mengendalikan, bukan malah mengatur mulai dari pengadaannya. Kami tegaskan, GPK meminta pembatasan kadar alkohol sampai nol persen seperti Kabupaten Kudus," tegas Mustafid.

Hal senada juga diungkap Ketua MUI Kabupaten Semarang Miftahudin. Menurutnya, kewajiban pemerintah adalah melindungi kesejahteraan jasmani dan rohani. Dengan demikian, seharusnya dengan Raperda ini tidak berhenti hanya mengatur peredaran miras, tetapi mengurangi, bahkan sampai menghilangkannya.

"Andai saya tidak salah tafsir, Raperda ini justru melindungi kepentingan para pengedar. Sepanjang alkohol mudah didapat baik legal maupun ilegal, maka tujuan untuk melindungi masyarakat dari alkohol tidak akan tercapai," ungkap Miftahudin.

Menanggapi hal itu, ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Miras Bambang DN mengatakan, masukan dari semua elemen masyarakat akan menambah pengayaan materi Raperda sebelum nantinya ditetapkan sebagai Perda, termasuk keberatan-keberatan yang disampaikan oleh ormas-ormas Islam.

"Kami harus mengakomodasi semua kepentingan masyarakat, termasuk para pengusaha hiburan," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.