Niat Jokowi Terganjal Kerumitan Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampak kebingungan saat ditanya mengenai penyelesaian jalan rusak di Ibu Kota. Di satu sisi ia ingin semua titik jalan rusak segera diperbaiki, tetapi di sisi lain ia seperti "tersandera" birokrasi yang rumit sehingga terpaksa mengurungkan niatnya.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini menjelaskan, lambannya penyelesaian jalan rusak salah satunya dipicu oleh APBD DKI 2013 yang baru bisa cair pada 26 Februari lalu. Selain itu, aturan main juga menjadi rumit karena harus melewati proses tender selama sekitar 45 hari.

"Di pemerintahan yang rumit prosedurnya memang enggak bisa jalan langsung, perlu melewati lelang. Kalau saya biasa di swasta, ada duit, besok pagi langsung (dikerjakan)," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).

Untuk itu, kata Jokowi, sementara ini penanganan jalan rusak di semua penjuru Ibu Kota baru dilakukan sekadarnya dengan cara ditambal. Ia bertekad agar masalah jalan rusak bisa segera teratasi setidaknya pada tahun ini.

"Ya sudah ditambal, tapi itu bukan penyelesaian masalah. Mestinya (diperbaiki) total, biar jalan (jadi) bagus," ujarnya.

Jumlah jalan rusak di DKI semakin banyak, terutama setelah banjir merendam wilayah Jakarta seluas 41 kilometer persegi pada pertengahan Januari 2013. Pada akhir Januari 2013, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mencatat ada sekitar 8.000 lokasi jalan rusak dengan luas sekitar 5 juta meter persegi. Kerusakan melanda hampir semua wilayah di Jakarta. Namun, kerusakan paling banyak terjadi di Jakarta Timur.

Sebelum banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mencatat ada 15 ruas jalan yang harus segera diperbaiki. Namun, setelah banjir, kerusakan bertambah 13 ruas jalan.