Ini Saran untuk Program Penataan Kampung Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu program unggulan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2013 adalah penataan kampung. Pengamaat perkotaan Nirwono Joga mengatakan setidaknya ada lima hal yang harus digarap terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bila program itu hendak digarap lebih serius.

"(Pertama), Kampung di Jakarta Utara, Pusat, Timur, Barat, dan Selatan belum tentu sama kondisi lingkungan dan penghuninya. Jadi, Pemprov DKI harus melakukan identifikasi, kriteria kampung seperti apa yang perlu ditata," kata Nirwono, kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2013). Berikutnya, sebut dia, harus ada ketegasan peraturan-perundangan yang mengatur lahan mana saja yang akan ditata. Harus dipastikan juga ada atau tidaknya sengketa atas lahan tersebut.

Menggunakan istilah "lubang hitam kota" untuk kampung yang bermasalah, Nirwono mengatakan kampung-kampung tersebut tak tersentuh atau dibenahi karena ada sengketa atas lahannya. Menurut dia, kampung-kampung itu bahkan tidak ada di dalam peta kota Jakarta dan tidak diakui keberadaannya. "Jadi, jangan sampai Jokowi pakai uang negara untuk menata kampung tapi lahannya bersengketa. Itu bisa masuk ranah hukum," ujar dia.

Penggarapan program penataan kampung, tambah Nirwono, juga harus melibatkan empat unsur. Keempat unsur itu, sebut dia, adalah akademisi, pelaku bisnis pengembang, komunitas, dan Pemerintah. Keempat pemangku kepentingan tersebut harus duduk bersama mendiskusikan kampung mana yang layak untuk ditata dan dikembangkan menjadi sebuah konsep kampung yang lebih baik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, kata Nirwono, juga harus memiliki peran. Tiap-tiap Dinas dapat bekerja sesuai fungsinya dan bergotong-royong dengan warga menciptakan kampung yang modern.

Nirwono pun mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih satu kampung yang dinilai potensial menjadi percontohan program ini, yang artinya kawasan dan masyarakatnya memang sudah siap. Misalnya, sebut dia, daerah yang menjadi kantong suara pemenangan pasangan Jokowi dan Basuki saat Pilkada DKI 2012.

Dengan semua "langkah pendahuluan" itu, menurut Nirwono program penataan kampung akan benar-benar dilaksanakan dan tak akan memunculkan konflik internal. Menurut dia, Jokowi juga akan lebih mudah berkomunikasi dengan para pendukungnya. Kesuksesan penataan di "kampung percontohan" akan membuat kampung lain berbondong-bondong mengikuti.

Pada 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata 33 kampung di Jakarta. Bila tak cermat disiapkan, Nirwono berpendapat, yang akan terjadi hanyalah sebuah pemolesan kampung dan tak tuntas mengatasi permasalahan perkampungan. Karena, kata Nirwono, penataan kampung juga harus diiringi perubahan budaya dalam mengelola kampung.

"Secara teknis, pendekatan warga perlu. Hanya, harus diarahkan pembenahan kampungnya," tambah Nirwono. Dia mencontohkan, penataan kampung di Kebon Sirih dengan membuatnya menjadi kampung backpacker, harus diikuti dengan memberi keterampilan warganya untuk menjadi pemandu wisata atau mengelola penginapan yang lebih modern. Sementara itu, penataan di kampung nelayan di Jakarta Utara, tambah dia, butuh diikuti dengan pengelolaan wisata ikan di kawasan tersebut.