Dana Lelang Jabatan Diambil dari APBD

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah rencana menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk seleksi lurah dan camat. Pemprov DKI bakal menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses seleksi.

”Kami berupaya memakai dana APBD sendiri. Penggunaan aturan CSR (dana tanggung jawab sosial perusahaan) saat ini masih belum jelas, siapa yang mengawasi, berapa kewajiban perusahaan, dan sebagainya. Namun, menurut saya, jika ada bantuan dari seseorang atau dari perusahaan untuk program pemerintah, mengapa tidak boleh, toh ini juga untuk kepentingan sosial,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (13/3), kepada wartawan.

Basuki mengatakan, Pemprov DKI memiliki kemampuan untuk membiayai seleksi lurah dan camat yang diperkirakan menelan biaya Rp 6 miliar-Rp 7 miliar. Namun, pihaknya membuka kemungkinan bagi pihak swasta yang ingin menyumbang untuk program pemerintah.

”Yang tidak boleh kalau perusahaan pemberi dana CSR ikut menentukan siapa yang di posisi jabatan itu. Yang memimpin seleksi tetap BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” katanya.

Belum dianggarkan

Rencana Basuki menggunakan dana APBD untuk seleksi lurah dan camat belum jelas dari pos anggaran apa. Pasalnya, menurut Kepala BKD DKI Jakarta Made Karmayoga, tahun ini, belum ada dana untuk seleksi lurah dan camat. Tim anggaran Pemprov DKI belum sempat memasukkan dalam APBD tahun 2013 karena saat ide itu muncul, pembahasan anggaran dalam tahap penyelesaian.

”Kami belum sempat memasukkan anggarannya, kami sedang mencari cara menggunakan anggaran dari pos anggaran lain,” kata Made.

Dalam belanja tidak langsung BKD DKI tahun 2013 tercatat 11 mata anggaran. Dari total nilai anggaran Rp 161,67 miliar itu tidak satu pun untuk keperluan seleksi lurah dan camat.

”Ada alokasi anggaran yang memungkinkan kami pakai untuk keperluan seleksi lurah dan camat,” kata Made.

Seleksi lurah dan camat di Pemprov DKI rencananya dibuka 1 April. Ada 311 jabatan lurah dan camat yang akan diseleksi. Pesertanya bisa lurah dan camat yang kini sedang menjabat, atau calon pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, eselon, dan golongan. Ada 44.970 pegawai yang memenuhi syarat mengikuti seleksi lurah dan camat, kata dia.

Seleksi meliputi seleksi administrasi, kesehatan, dan pengetahuan pemerintahan. Selain itu, peserta diminta membuat analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah yang akan dipimpinnya. Tes psikologi, tes komunikasi, dan uji publik bagi nama yang lolos seleksi.

Sejumlah pengurus organisasi berpendapat, penggunaan dana CSR untuk lelang lurah dan camat salah sasaran. (NDY)