Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Siapkan Dokter Keluarga

Kompas.com - 15/03/2013, 03:24 WIB

Jakarta, Kompas - Pemprov DKI Jakarta akan membentuk dokter keluarga untuk memperkuat pelayanan primer. Tugasnya, mempromosikan hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit kronis, deteksi dini, dan pelaporan penyakit menular.

Harapannya, angka orang sakit dapat dikendalikan sehingga jumlah kunjungan ke rumah sakit menjadi berkurang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (14/3), mengatakan, dokter keluarga ini lebih banyak bertugas mencegah orang agar tidak sakit atau tidak sakit lebih parah.

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Yudhita Indah, program ini juga merupakan bagian dari program memperbaiki pelayanan primer yang selama ini belum sempurna.

Mekanisme dan anggaran

Penunjukan dokter keluarga ini akan ditentukan bersama antara Pemprov DKI dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Jakarta.

”Jumlahnya sekitar 600 orang. Angka ini berasal dari 1,2 juta jumlah penduduk miskin di Jakarta dibagi dengan 2.000 warga yang harus dilayani setiap dokter,” kata Basuki.

Mekanismenya, menurut Yudhita, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan anggaran di awal bulan untuk para dokter keluarga itu dengan sistem kapitasi. Ada atau tidak ada orang sakit, dana itu bisa dipakai dokter.

”Namun, bukan berarti dokter bisa bekerja seenaknya. Dia harus mau datang ke rumah warga tanpa harus menunggu (warga) sakit,” ujarnya.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk dokter keluarga masih dalam penggodokan dengan perkiraan Rp 5.000, Rp 7.000, atau Rp 10.000 per orang per bulan. Setiap dokter keluarga diharapkan mampu melayani kesehatan untuk 2.000 warga di tempat tugasnya dalam sebulan.

”Kami sedang memetakan komposisi penduduk dengan sebaran dokter. Dengan demikian, pelayanan kesehatan bisa merata,” kata Yudhita.

Menguntungkan

Basuki berkeyakinan, model pelayanan seperti ini menguntungkan pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan dokter. Pasien tidak perlu datang ke puskesmas karena sudah ada dokter keluarga di lingkungannya. Sementara itu, dokter keluarga mendapat keuntungan jika warga yang menjadi tanggung jawabnya sehat.

Model pelayanan ini ditargetkan bisa diterapkan dalam waktu dekat ini. Untuk sementara, Pemprov DKI juga tidak akan memberikan syarat terlalu ketat bagi calon pasien. Basuki yakin tidak banyak orang kaya mau menerima pelayanan kesehatan dasar ini.

Kepala Bidang Kesejahteraan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Kartini mendukung program ini. Menurut dia, pembentukan dokter keluarga semestinya sudah dilakukan sejak lama sehingga pelayanan kesehatan bisa dilakukan di awal persoalan. Program mencegah orang sakit sesungguhnya juga sudah lama ada, tetapi dalam pelaksanaannya, penanganan kesehatan lebih banyak dilakukan secara kuratif.

”Saya berharap sekarang bukan lagi wacana, melainkan benar-benar dilaksanakan. Tindakan preventif dengan mencegah orang sakit jauh lebih penting daripada mengobati,” kata Kartini.

Transparansi APBD

Dalam rangka transparansi anggaran, Pemprov DKI juga, kemarin, mulai memasang poster informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013.

Poster-poster itu, menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, akan dipasang di kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan pos rukun warga (RW).

”Inilah keterbukaan, inilah transparansi. Ada penjelasan detail sampai ke tingkat kelurahan,” kata Jokowi sambil membentangkan dua contoh poster di hadapan wartawan.

Poster besar berukuran sekitar 100 sentimeter x 50 sentimeter itu berisi informasi tentang ringkasan APBD DKI Jakarta, besaran pemasukan dan pengeluaran, dan program-program unggulan beserta biayanya. Poster berukuran lebih kecil memuat informasi tentang kegiatan pembangunan kecamatan.

Dengan adanya poster APBD sampai ke pos RW ini, Jokowi berharap warga bisa ikut mengontrol penggunaan anggaran daerah.

”Masyarakat bisa mengawasi. Masyarakat bisa juga mengerti mau dibawa ke mana kelurahan ini, kecamatan ini, Jakarta ini,” ujar Jokowi.

Jika hendak memberikan laporan atau masukan, warga juga bisa mengakses laman resmi Pemprov DKI Jakarta, yaitu www.jakarta.go.id. Warga juga bisa menghubungi lewat telepon di nomor 021-32881818.

APBD DKI Jakarta tahun 2013 mencapai RP 49,98 triliun. Porsi anggaran terbesar untuk bidang pendidikan (29,72 persen). APBD disahkan dalam sidang paripurna pada 28 Januari 2013 dan ditetapkan setelah koreksi pada 26 Februari 2013. (NDY/FRO)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com