Aksi Kekerasan di Indonesia Meningkat

KENDARI, KOMPAS.com — Jumlah kasus kekerasan di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2012, kasus radikalisme meningkat hampir 80 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh masalah ekonomi dan pemahaman demokrasi yang terlampau bebas.

Demikian diungkapkan Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri RI, Budi Prasetyo, dalam Forum Komunikasi dan Koordinasi Penanganan Paham Radikal Wilayah Timur yang digelar di Kota Kendari, Jumat (15/3/2013) malam.

"Kemendagri mencatat peningkatan adanya paham radikalisme tertinggi pada tahun 2012. Pada tahun 2012, telah terjadi 128 konflik di Indonesia akibat paham radikalisme. Pada tahun 2010, tercatat 93 konflik dan 2011 sebanyak 77 konflik," beber Budi.

Menurutnya, peningkatan angka aksi radikalisme yang terjadi pada tahun 2012 hampir 80 persen. Tentunya keadaan ini cukup mengkhawatirkan jika tidak segera ditangani. Benturan-benturan kecil bisa menjadi besar.

Budi mengatakan, kegiatan dialog ini sebagai respons atas Instruksi Presiden Nomor 2 tentang Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban sehingga Forum Komunikasi bisa menjadi wadah untuk mencegah paham radikalisme.

Dijelaskan Budi, tujuan penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Koordinasi Penanganan Paham Radikal ialah untuk mencegah timbulnya paham radikalisme di masyarakat.

"Konflik harus dicegah dan hal itu perlu adanya kerja sama yang dibangun antara pemerinta daerah maupun pusat dan semua lapisan masyarakat agar terbangun kesepahaman dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme," tuturnya.

Ia merinci, kasus radikalisme di Indonesia sangat bervariasi, seperti perkelahian yang dipicu oleh persoalan kecil, tetapi tidak langsung diselesaikan sehingga mengakibatkan tindakan kekerasan yang melibatkan banyak orang.

"Seperti di Ambon itu dimulai dari perkelahian antara dua orang dengan masalah sepele. Terus kasus Lampung awalnya ketersinggungan warga karena ada anak gadis yang digoda. Tetapi, tidak cepat diatasi baik oleh pemda maupun aparat kepolisian akhirnya bisa merembet ke persoalan SARA," tambahnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan, kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi Penanganan Paham Radikal diikuti oleh Kesbang Pol, Kasi Intel Polda, kejaksaan, Kanwil Depag, Badan Intelijen Daerah seluruh wilayah timur Indonesia.

"Paham radikalisme harus di dideteksi sedini mungkin. Sebagai warga negara, kita semua berkewajiban menjaga ketenteraman masyarakat. Tentunya dengan memotong mata rantai timbulnya radikalisasi," tutupnya.