Berangkat dari pemahaman itu, tidak ada yang salah dengan target pendapatan sektor kesehatan. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 1,2 triliun untuk program KJS. Target sasaran program ini dapat memberi pelayanan kesehatan gratis bagi 4,7 juta warga miskin dan rentan miskin.
Sejalan dengan program itu, Direktur Pelayanan PT Askes (Persero) Fajriadinur berpendapat, rumah sakit dan puskesmas seharusnya tak berorientasi mengeruk keuntungan. Hal penting yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pelayanan dan memperbaiki mutu tenaga kesehatan. Saat ini Pemprov DKI sedang memperkuat layanan primer dengan menunjuk dokter keluarga yang bertugas di luar puskesmas.
Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak, menilai semangat melayani masyarakat masih setengah hati. Sebab nilai pendapatan dari rumah sakit milik pemerintah tergolong besar. ”Pendapatan itu berasal dari layanan kelas 2 maupun VIP. Namanya rumah sakit pemerintah, seharusnya menjalankan fungsi pelayanan kepada warga, bukan berorientasi mengambil keuntungan. Lebih baik Dinas Kesehatan menambah layanan kelas 3 karena memang layanan itu masih kurang,” kata Jhony.
Dia menyayangkan target pendapatan yang tinggi juga diterapkan di tingkat puskesmas. Menurut dia, tingginya target pendapatan dari sektor kesehatan tahun ini patut disoroti, sebab pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 1,2 triliun untuk program KJS. ”Agak aneh memang, seharusnya target pendapatan dari sektor kesehatan tidak sebesar itu karena ada alokasi anggaran untuk pelayanan gratis,” katanya. Demi kepentingan publik, dia mendesak Gubernur DKI Joko Widodo mengoreksi target pendapatan sektor kesehatan.