Target Pendapatan Sektor Kesehatan Melonjak

Jakarta, Kompas - Target pendapatan DKI Jakarta di sektor kesehatan tahun ini Rp 928 miliar, meningkat dari tahun lalu Rp 571 miliar. Pendapatan itu sebagian berasal dari retribusi pelayanan warga. Ironisnya, hal ini terjadi saat pemerintah menggulirkan program Kartu Jakarta Sehat.

”Seharusnya, saat pemerintah mempermudah pelayanan melalui program KJS, beban warga semakin ringan. Namun pemerintah tetap memasang target tinggi yang sebagian diperoleh dari retribusi pelayanan. Idealnya, tidak ada beban yang memberatkan warga terkait pelayanan,” kata Uchok Sky Khadafi, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparani Anggaran, Sabtu (16/3), di Jakarta.

Mengacu pada data Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD DKI Jakarta, setiap puskesmas ditargetkan meraup pendapatan Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar. Menurut dia, target pendapatan dari puskesmas terlalu besar sebab tempat itu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan warga.

Dalam APBD DKI 2013, tercatat 25 jenis target pendapatan dari pelayanan kesehatan.

Menurut Uchok, tidak mungkin menggratiskan seluruh pelayanan kesehatan. ”Namun biaya retribusi itu bisa diringkas dengan cukup satu kali, kasihan jika ada warga yang menderita beberapa jenis penyakit. Dia akan membayar banyak sekali jenis retribusi pelayanan,” katanya.

Target pendapatan sektor kesehatan di DKI tahun ini bahkan jauh lebih tinggi daripada pendapatan retribusi parkir sebesar Rp 272 miliar. Padahal, tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem online dalam mengelola retribusi parkir.

Untuk kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Dien Emawati mengatakan, target pendapatan tersebut wajar. Target itu berasal dari perizinan pelayanan kesehatan, seperti pendirian rumah sakit, pengolahan limbah rumah sakit, dan izin farmasi.

Dia mengaku sebagian target pendapatan itu dari retribusi pelayanan kesehatan warga.

”Namun semua pendapatan dari sektor kesehatan kami kembalikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dana itu tidak ke kas daerah, melainkan hanya kami catat dan kami putar untuk keperluan lain,” katanya.

Berangkat dari pemahaman itu, tidak ada yang salah dengan target pendapatan sektor kesehatan. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 1,2 triliun untuk program KJS. Target sasaran program ini dapat memberi pelayanan kesehatan gratis bagi 4,7 juta warga miskin dan rentan miskin.

Ubah orientasi

Sejalan dengan program itu, Direktur Pelayanan PT Askes (Persero) Fajriadinur berpendapat, rumah sakit dan puskesmas seharusnya tak berorientasi mengeruk keuntungan. Hal penting yang harus dilakukan saat ini adalah meningkatkan pelayanan dan memperbaiki mutu tenaga kesehatan. Saat ini Pemprov DKI sedang memperkuat layanan primer dengan menunjuk dokter keluarga yang bertugas di luar puskesmas.

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Jhony Simanjuntak, menilai semangat melayani masyarakat masih setengah hati. Sebab nilai pendapatan dari rumah sakit milik pemerintah tergolong besar. ”Pendapatan itu berasal dari layanan kelas 2 maupun VIP. Namanya rumah sakit pemerintah, seharusnya menjalankan fungsi pelayanan kepada warga, bukan berorientasi mengambil keuntungan. Lebih baik Dinas Kesehatan menambah layanan kelas 3 karena memang layanan itu masih kurang,” kata Jhony.

Dia menyayangkan target pendapatan yang tinggi juga diterapkan di tingkat puskesmas. Menurut dia, tingginya target pendapatan dari sektor kesehatan tahun ini patut disoroti, sebab pemerintah sudah menggelontorkan dana Rp 1,2 triliun untuk program KJS. ”Agak aneh memang, seharusnya target pendapatan dari sektor kesehatan tidak sebesar itu karena ada alokasi anggaran untuk pelayanan gratis,” katanya. Demi kepentingan publik, dia mendesak Gubernur DKI Joko Widodo mengoreksi target pendapatan sektor kesehatan. (NDY/MKN)