Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tubagus: Isu Kudeta Hanya Sebatas di BB

Kompas.com - 18/03/2013, 13:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan, upaya penggulingan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hanya sebatas wacana yang tidak mungkin dilaksanakan.

Tubagus mengaku juga menerima informasi adanya upaya penggulingan pemerintahan. Namun, informasi itu hanya beredar di BlackBerry Messenger (BBM). "Kudeta hanya sebatas di BB saja. Besoknya juga lupa lagi," kata Tubagus di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2013).

Tubagus berpendapat, kudeta pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh pasukan bersenjata, yakni TNI. Jika hanya wacana di masyarakat sipil dengan gerakan demonstrasi, kata dia, sangat sulit bisa terjadi. Apalagi, pada periode kedua, Presiden SBY dipilih oleh 60 persen lebih pemilih Indonesia.

"Di internal TNI saya lihat tidak mungkin melakukan kudeta. Apalagi Panglima TNI, kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Pangkostrad di wilayah-wilayah strategis itu dijabat orang-orang dekat SBY, mantan-mantan ajudan SBY," kata mantan Sekretaris Militer itu.

Tubagus menambahkan, informasi yang dia terima dari intelijen, tidak ada upaya penggulingan pemerintah. Menurut dia, yang ada hanya upaya membuat gaduh pemerintahan. "Isu kudeta berlebihan. Jangan terlalu didengarlah. Lagi pula, kalau mau ada kudeta, yah diam-diam," pungkasnya.

Seperti diberitakan, tujuh jenderal purnawirawan seusai bertemu dengan SBY mengaku menerima informasi adanya upaya agar pemerintahan SBY-Boediono tidak berjalan hingga di akhir masa jabatan di 2014. Menurut mereka, tidak pantas jika ada pemikiran inkontitusional untuk menjatuhkan pemerintahan.

"Itu adalah pemikiran segilintir manusia yang menurut saya tidak pantas. Kami mendengar itu, kami merespon dengan keras bahwa itu pikiran yang tidak wajar. Tidak ada alasan satu pun yang kuat untuk itu bisa dilaksanakan," kata Letnan Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan.

Menyikapi laporan intelijen, Presiden pernah meminta para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata SBY beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com