Demokrat Minta Agar Demo 25 Maret Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta agar demo besar pada 25 Maret 2013 mendatang dapat berlangsung secara aman dan tertib. Dengan demikian, massa dapat menyampaikan seluruh aspirasi secara baik-baik.

"Kami mengharapkan agar demo dapat dilaksanakan secara aman dan tertib. Karena kami (Partai Demokrat) sangat berharap agar semua aspirasi dapat dikemukakan secara terbuka dan disertai dengan dasar itikad baik dan solusi konstruktif terhadap permasalahan bangsa," kata Sekertaris Jendral Parta Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, di Kantor DPP Demokrat, Kamis (21/3/2013).

Ibas mengatakan, pihaknya sangat menjunjung tinggi dan menghargai setiap proses demokrasi yang ada termasuk di antaranya, aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh elemen masyarakat. Namun demikian, pihaknya menampik bahwa isu demo besar itu dikaitkan dengan isu penggulingan (kudeta) terhadap pemerintahan SBY.

"Isu demo besar yang akan dilaksanakan pada 25 Maret mendatang itu tidak ada kaitannya dengan isu penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Menurut kami tidak ada alasan untuk melakukan itu (kudeta)," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman mengatakan akan ada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di Jakarta pada Senin (25/3/2013) mendatang. Aksi unjuk rasa itu, kata Marciano, akan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari Jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden juga meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang.

"Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden.