Belum Ada yang Lapor Polisi soal Unjuk Rasa 25 Maret

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Metro Jaya sampai hari ini, Minggu (24/3/2013), belum menerima pemberitahuan mengenai aksi demonstrasi yang dikabarkan akan berlangsung esok, Senin (25/3/2013). Mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sebelum melakukan aksi, minimal dalam tempo 3x24 jam sudah ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

"Sampai saat ini (Polda Metro Jaya) belum ada pemberitahuan," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Minggu siang.

Meski begitu, kata dia, kepolisian akan tetap mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi tersebut. Agenda demo itu disebut-sebut berisi tuntutan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundurkan diri.

Polisi juga sebelumnya sudah mengimbau pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan, serta tidak mengganggu masyarakat atau sampai merusak fasilitas umum.

"Kepolisian berharap unjuk rasa berlangsung damai, tidak merugikan orang lain, dan tidak membawa barang-barang seperti senjata tajam, air keras, dan barang berbahaya lainnya," kata Karopenmas Mabes Polri, Brigadir Jendral Boy Rafli Amar, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/3/2013).

Seperti diberitakan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal Marciano Norman sebelumnya mengatakan akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta pada Senin besok. Agenda aksi unjuk rasa itu, kata dia, adalah menuntut Presiden SBY turun dari jabatannya.

Pekan lalu, Presiden SBY juga mengundang mantan Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Dalam pertemuan itu semuanya sepakat mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahan tanpa ada gonjang-ganjing politik.

Dalam konferensi pers, Presiden juga meminta elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar dari jalur demokrasi. Menurut Kepala Negara, gonjang-ganjing politik hanya membuat pemerintah tidak bisa bekerja dan menyusahkan rakyat.