Pemerintah Wajib Menanggung Selisih Tarif

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah diminta menanggung selisih tarif kereta rel listrik (KRL) ekonomi dengan KRL ber-AC. Permintaan ini terkait rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) menghapus seluruh layanan KRL ekonomi dan menggantinya dengan KRL ber-AC.

"Pemerintah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jika masyarakat belum mampu, pemerintah wajib menanggung selisih tarif yang ditetapkan PT KAI dengan tarif yang ditetapkan pemerintah," ujar Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia, di Jakarta, Senin (25/3/2013). Dasar dari permintaannya ini, sebut dia, adalah ketentuan Pasal 152 UU 23/2007 tentang Perkeretaapian.

Dalam penjelasan Pasal 152 Ayat 2 UU tersebut, papar Yudi, dinyatakan bahwa dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan penyelenggara sarana perkeretaapian, pemerintah atau pemerintah daerah menetapkan tarif angkutan pelayanan kelas ekonomi yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public service obligation) dan angkutan perintis. "Keberadaan kereta api ekonomi merupakan tugas pemerintah menyediakan sarana untuk masyarakat kelas bawah," tegas Yudi.

Amanat tentang keharusan layanan angkutan bagi masyarakat kelas bawah tersebut, imbuh Yudi, tercantum dalam Pasal 152 dan 153 UU 23/2007. Karenanya, seharusnya hanya pemerintah yang dapat mencabut keberadaan kereta kelas ekonomi. Bila pemerintah menyetujui rencana PT KAI menghapus KRL ekonomi, tegas dia, maka pemerintah wajib menanggung selisih tarif yang terjadi.

Dihapus bertahap sampai Juli 2013

Diberitakan sebelumnya, Kepala Humas Daerah Operasi I Jakarta Agus Sutijono mengatakan, semua rangkaian KRL ekonomi akan dihapus paling lambat pada Juli 2013. KRL ekonomi akan diganti dengan KRL ber-AC yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek.

Pada tahap awal, PT KAI akan menghapus terlebih dahulu KRL ekonomi untuk lintas Bekasi dan Serpong, pada April 2013. Penghapusan selanjutnya adalah untuk KRL Bogor secara bertahap, sampai Juli 2013.

Menurut Agus, penggantian KRL ekonomi ke KRL ber-AC tidak akan mengganggu jadwal perjalanan. Layanan di jalur KRL ekonomi tidak akan hilang karena akan langsung diganti dengan KRL commuter line.

Salah satu alasan penarikan KRL ekonomi, sebut Agus, adalah usia kereta yang sudah tua. KRL ekonomi yang rata-rata dibuat pada 1974 ini memiliki kendala dalam perawatan kereta. Suku cadang, misalnya, sudah langka di pasaran, bahkan tidak diproduksi lagi.

"Kami sering mengalami kendala dalam memperbaiki kereta ini, spare part sudah tidak diproduksi lagi sehingga kami pun lakukan sistem kanibal dengan part kereta yang sudah tidak beroperasi lagi," ujar Agus. Selain itu, jumlah penumpang yang menggunakan KRL ekonomi sejak 2010 sudah mengalami penurunan.

Pada 2009, penumpang KRL ekonomi sebanyak 86,6 juta penumpang. Lalu pada 2010 turun menjadi 69,3 juta penumpang, kemudian pada 2011 kembali turun menjadi 56 juta, dan pada 2012 pengguna KRL ekonomi tinggal 46,5 juta penumpang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: KRL Ekonomi Akan Dihapus