Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada yang Ingin Membelokkan KJS

Kompas.com - 27/03/2013, 15:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencium aroma tak sedap dari penyelenggaraan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Dia menyampaikan, saat ini, ada pihak-pihak yang sengaja ingin membelokkan program unggulan tersebut.

Dalam public hearing KJS, di Balai Agung, Kompleks Balaikota Jakarta, Jokowi mengungkapkan, dirinya mendengar ada pihak tertentu yang berusaha untuk mengembuskan kegagalan KJS. Tujuannya ialah untuk mendorong program ini dihapus dan meraih keuntungan pribadi.

"Ada yang ingin membelokkan KJS, saya tahu. Ada yang teriak-teriak seperti itu karena memang ada kepentingan, saya tahu. Suara yang saya tangkap seperti itu," kata Jokowi, Rabu (27/3/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, seberapa pun kuatnya isu yang diembuskan untuk mendorong dihapusnya KJS, tetapi dirinya akan berupaya mempertahankannya. Alasannya adalah karena KJS memberi harapan baru untuk warga Ibu Kota, khususnya mereka yang miskin atau rentan miskin.

Di luar itu, Jokowi mengaku antusiasme warga pada KJS masih sangat tinggi. Hal itu dia peroleh berdasarkan pantauan selama blusukan ke lapangan, baik ke permukiman kumuh maupun langsung ke rumah sakit.

"Saya masih yakin (dengan KJS). Setiap hari, saya ke masyarakat, ke lorong-lorong sempit rumah sakit, saya tahu betul apa yang diperlukan masyarakat," ujarnya.

Public hearing itu dilakukan terkait rencana evaluasi selama KJS diselenggarakan. KJS diluncurkan oleh Jokowi pertama kali pada 10 November 2012. APBD DKI 2013 menyiapkan dana Rp 1,2 triliun untuk menopang program ini. Dengan kartu ini, seluruh warga ber-KTP DKI bisa mendapat layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rujukan rawat inap di kelas III rumah sakit yang bekerja sama. Targetnya ialah 4,7 juta warga DKI yang masuk dalam kategori miskin.

Namun, di tengah berjalannya program ini, KJS memicu lonjakan jumlah pasien di rumah sakit sampai 70 persen, atau sekitar 500.000 pasien. Buntutnya, ruang-ruang rawat inap menjadi penuh dan banyak warga tak tertampung.

Menurut Jokowi, lonjakan pasien di rumah sakit dipicu perilaku masyarakat yang meloncati mekanisme program KJS, terlebih kondisi puskesmas dan rumah sakit yang masih serba terbatas. Berulang kali Jokowi mengimbau bahwa warga pemegang KJS baru dapat merujuk ke rumah sakit setelah memiliki surat rujukan dari puskesmas. Namun, hal itu tak diindahkan. Masyarakat mencari cara untuk langsung mendapatkan layanan rumah sakit tanpa membawa surat rujukan dengan cara datang malam hari dan memberi alasan puskesmas sudah tutup.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com