Jokowi Bakal Paksa JICA Terima Penasihat Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersikukuh akan melibatkan penasihat netral dalam megaproyek mass rapid transit (MRT). Hal itu dilakukan agar rencana pembangunannya tersusun berimbang dan objektif.

Jokowi menegaskan, ia tak ingin semua rencana pembangunan digarap oleh pihak pendonor, yakni perusahaan pemerintah Jepang, Japan International Cooperation Agency (JICA). "Peluang itu (penasihat netral) harus diakomodir. Kalau enggak, ya enggak usah saja, gampang itu," kata Jokowi, Selasa (2/4/2013).

Pada akhir pekan lalu, Jokowi sempat bertemu beberapa pihak yang dianggap berpengalaman dengan MRT di Singapura. Pertemuan itu digelar bersama perwakilan dari Singapura dan Shanghai, China. Namun, mantan Wali Kota Surakarta itu tetap membuka peluang konsultan dalam negeri untuk berkecimpung dalam proyek MRT. Meski di sisi lain dirinya sadar bahwa konsultan di Indonesia belum memiliki pengalaman mengenai moda transportasi massal berbasis rel tersebut.

"Itu yang kemarin saya cari, untuk itu jangan semua dari sana (Jepang). Kita cek spesifikasinya, kualitasnya, benar enggak. Kalau semua dari sana, bagaimana cara ceknya? Tapi kita harus ngomong apa adanya, kita ini belum punya pengalaman di MRT," ujarnya.

Sejauh ini, JICA menyetujui peminjaman dana sebesar Rp 15 triliun untuk proyek MRT di ruas Depok-Lebak Bulus sampai Sisingamangaraja dengan konsep jalan layang (luas 9,8 kilometer persegi) dan ruas Senayan sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI) dibangun di bawah tanah dengan luas 5,9 km2. Namun, belum ada persetujuan pinjaman untuk ruas berikutnya dari Bundaran HI ke Kampung Bandan (8,1 km2). Terakhir, Jokowi berencana mengajukan penambahan pinjaman pada JICA.