Jokowi: Dokter Keluarga untuk Sakit Ringan

JAKARTA, KOMPAS.com — Program dokter keluarga optimistis bisa dilakukan segera. Saat telah digulirkan, dokter-dokter keluarga ini akan menangani warga yang terkena penyakit ringan sebelum dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit.

"Saya kira nanti rujukannya dimulai dari dokter keluarga. Kalau hanya sakit kecil-kecil itu diselesaikan di dokter keluarga, enggak perlu dibawa ke puskesmas," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013).

Progam ini juga sudah dibicarakan Jokowi dengan Direktur Utama PT Askes dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada siang tadi. Dia yakin program ini dapat berjalan.

Segala hal yang belum terselesaikan bakal segera dicari solusi konkretnya. Ia berharap dokter keluarga mampu menekan lonjakan pasien di rumah sakit.

"Sakit kecil misalnya badan anget atau flu. Itu nanti IDI yang menyiapkan proses dan mekanismenya. Setelah selesai langsung kita launching," ujarnya.

Program dokter keluarga dicanangkan untuk memperkuat pelayanan primer. Tugasnya, mempromosikan hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit kronis, deteksi dini, dan pelaporan penyakit menular. Harapannya, angka orang sakit dapat dikendalikan sehingga jumlah kunjungan ke rumah sakit menjadi berkurang.

Dokter keluarga ini lebih banyak bertugas mencegah orang agar tidak sakit atau tidak sakit lebih parah. Penunjukan dokter keluarga ini akan ditentukan bersama antara Pemprov DKI dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Jakarta.

Mekanismenya, Pemprov DKI Jakarta akan menyediakan anggaran di awal bulan untuk para dokter keluarga itu dengan sistem kapitasi. Ada atau tidak ada orang sakit, dana itu bisa dipakai dokter. Alokasi anggaran yang disediakan untuk dokter keluarga masih dalam penggodokan dengan perkiraan Rp 5.000, Rp 7.000, atau Rp 10.000 per orang per bulan.

Setiap dokter keluarga diharapkan mampu melayani kesehatan untuk 2.000 sampai 2.500 warga di tempat tugasnya dalam sebulan. Model pelayanan seperti ini diyakini menguntungkan pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan dokter.

Pasien tidak perlu datang ke puskesmas karena sudah ada dokter keluarga di lingkungannya. Sementara itu, dokter keluarga mendapat keuntungan jika warga yang menjadi tanggung jawabnya sehat karena sistem pembayaran dihitung berdasarkan jumlah warga yang sehat.

Model pelayanan ini ditargetkan bisa diterapkan dalam waktu dekat. Untuk sementara, Pemprov DKI juga tidak akan memberikan syarat terlalu ketat bagi calon pasien.