Ini 3 Alasan RUU Ormas Harus Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, ada tiga alasan Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) harus ditolak.

"Pertama, banyaknya kritik serta penolakan dari elemen masyarakat  menandakan jika RUU Ormas ini tidak diperlukan oleh masyarakat. Hal itu disebabkan karena RUU Ormas tidak memiliki landasan filosofis dan yuridisnya yang kuat," kata Al Araf usai diskusi bertajuk RUU Ormas dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia di Universitas Paramadina, Kamis (4/4/2013).

Kedua, dikatakan Al Araf, RUU Ormas tidak memiliki urgensi yang jelas. RUU ini hanya terlihat sebagai bentuk kontrol terhadap kelompok masyarakat saja. "Bisa saja hal ini meluas untuk mengontrol kelompok masyarakat peduli hak asasi manusia, atau  kelompok peduli lingkungan dan kelompok masyarakat yang antikorupsi," ujarnya. Dirinya menilai jika penerapan RUU Ormas hanya sebagai bentuk membatasi hak berpendapat kelompok atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Sehingga hal itu mengikis nilai-nilai demokrasi," ujarnya.

Ketiga, kata Al Araf, RUU Ormas sangat sarat dengan persinggungan antara pemerintah, kelompok pemodal dan kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan perusahaan yang disinyalir melakukan eksploitasi terhadap kekayaan sumber daya alam suatu wilayah.

"Dimana pemodal memiliki kepentingan untuk merepresi terhadap kelompok kritis seperti contohnya kelompok buruh, atau kelompok lingkungan, yang melakukan kampanye penolakan penambangan atau eksploitasi alih fungsi lahan yang tentu saja dampaknya sangat besar terhadap keuntungan perusahaan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Ratna Sarumpaet mensyinyalir, pembahasan RUU Ormas sarat dengan titipan pihak asing yang ingin mengatur kehidupan berpolitik di Indonesia.