Basuki: Warga Guntur Dipindah ke Rusun Pulogebang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turut angkat bicara terkait penggusuran warga Guntur Jakarta Selatan untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya, warga penggusuran itu akan direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Pulogebang.

"Mereka mau dipindahkan ke Rusun Pulogebang," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan beberapa unit yang memang dikhususkan bagi warga Guntur. Rusun Pulogebang terdiri dari dua blok. Masing-masing berisi 100 unit dan berlokasi di Jakarta Timur.

Rusun itu awalnya untuk menampung korban banjir Muara Baru dan Pluit, namun saat ini rusun itu dikhususkan bagi warga yang tempat tinggalnya ditata, seperti warga Guntur di Jalan Gembira ini.

"Sudah 75 Kartu Keluarga (KK) yang disiapkan ke Pulogebang," kata Basuki.

Seperti diberitakan sebelumnya, kapling tanah tersebut merupakan lahan yang akan dibangun untuk gedung baru KPK.

Kepala Biro Umum KPK Darjoto mengatakan, sudah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan jajarannya terkait rencana penggusuran hari ini. Dia juga menyatakan telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Darjoto, rencana pengosongan lahan ini sudah disosialisasikan kepada warga sejak jaluh-jauh hari. KPK sudah melakukan upaya persuasif yang mengimbau agar kepala keluarga yang tidak memiliki hak tanah di sana untuk mengosongkan rumahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK Annies Said Basalamah mengatakan, lahan di Guntur seluas 8.000-an meter persegi itu dihuni 81 kepala keluarga (KK) yang tidak memiliki hak tanah. Ia menyatakan, KPK telah melakukan serangkaian langkah pengosongan lahan tersebut sejak Maret 2011.

Sejak awal KPK telah melibatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui perundingan antara KPK dan warga beserta sejumlah pihak terkait, disepakati bahwa warga Jalan Gembira akan diikutkan dalam program rusunawa yang digagas Pemrov DKI Jakarta. Namun, menurut Annies, hanya 13 KK yang bersedia ikut program tersebut.

Pada Minggu (7/4/2013) lalu, warga penghuni Jalan Gembira menggelar aksi protes terhadap rencana pengosongan lahan yang akan menjadi lokasi gedung baru KPK tersebut. Menurut warga, tempo pengambilalihan lahan terlalu singkat. Mereka minta KPK memberi waktu dua-tiga bulan untuk mempersiapkan diri. Mereka juga mengaku baru menerima surat peringatan untuk mengosongkan lahan itu pada akhir Maret 2013 dan 1 April 2013.

Berita terkait, baca :

GEBRAKAN JOKOWI-BASUKI