Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Mentok, Agung Laksono Tak "Nyaleg" Lagi

Kompas.com - 11/04/2013, 15:02 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono tidak akan maju lagi sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat di Pemilu 2014. Agung merasa sudah cukup berkarir di legislatif.

"Oh, enggak. Kasih yang muda-mudalah. Saya kan sudah empat periode jadi anggota DPR. Karir sudah mentok jadi Ketua DPR. Enggak ada lagi yang lebih dari itu," kata Agung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Agung merasa tingkat dukungan publik terhadapnya masih cukup tinggi. Selain itu, tidak ada larangan bagi menteri untuk "nyaleg". Hanya saja, ia memilih tak lagi maju setelah memperhitungkan berbagai hal.

Lalu, setelah habis masa jabatan sebagai menteri, Anda akan kemana?

"Kita lihat nanti, bertapa kali," seloroh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Agung sendiri tercatat sudah menduduki sejumlah jabatan di legislatif maupun eksekutif. Di legislatif, ia pernah menjabat Sekretaris FKP MPR-RI (1993-1997), Wakil Ketua FKP MPR-RI (1997-1998), Anggota DPR/MPR-RI tiga periode (1997-1998 dan 1987-1997), Anggota MPR-RI Utusan Daerah Sulawesi Tenggara (1999-2004), dan Ketua DPR-RI  2004-2009).

Di eksekutif, Agung pernah menjabat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII ( 1998 ) dan Menpora pada Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com