Muhammadiyah: RUU Ormas Tidak Penting

Kompas.com - 12/04/2013, 15:22 WIB
|
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi massa Muhammadiyah menganggap Rancangan Undang-Undang Organisasi Massa tidak telalu penting untuk dirancang. Pasalnya, masih banyak rancangan undang-undang lain seperti RUU Migas dan RUU Air yang lebih penting untuk dirancang.

"RUU Ormas tidak urgent (penting). Enggak ada manfaatnya buat RUU ini. Kalau sampai disahkan, pemerintah akan bertindak semaunya terhadap ormas," kata Mohamad Naufal Dunggio, koordinator lapangan di depan Gedung MPR/DPR, Jumat (12/4/2013).

Dia mengatakan, sebenarnya dewan rakyat masih memiliki banyak rancangan yang harus segera digarap dan disahkan. Dia mencontohkan RUU Air yang saat ini dikuasai oleh perusahaan asing belum juga dirancang oleh anggota DPR. Belum lagi RUU Migas dan RUU Pertambangan yang harus memiliki undang-undang secepatnya.

Selain itu, kata Naufal, jika RUU Ormas akan terus dilanjutkan bulan Mei mendatang, pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi lebih besar lagi dibanding hari ini. "DPR mendengar kami akan demo. Mereka coba untuk lakukan penundaan. Tapi bulan Mei dibahas lagi. Kalau Mei masih terus disahkan, kami datang lebih banyak lagi," katanya.

Pada aksi kali ini, kata Nauval, pihaknya mengestimasi 10.000 orang yang akan mendatangi Gedung DPR. Namun, ormas dari HTI membatalkan untuk berunjukrasa hari ini karena tak ada sidang paripurna. Sehingga massa yang datang kurang dari 10.000 orang. Menurut dia, jika RUU Ormas ini disahkan, akan timbul benih-benih korupsi baru. Setiap organisasi harus melaporkan kepada pemerintah berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan seterusnya untuk bisa mendirikan ormas.

"Kalau membangun ormas melalui pemerintahan berjenjang seperti itu, berapa duit yang nantinya harus disetorkan kepada mereka," katanya.

Sebelumnya, beberapa organisasi massa berbasis Islam menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR, Jumat (12/4/2013). Demontrasi tersebut dilakukan oleh kelompok Muhammadiyah, IMM, maupun pelajar dari sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Pasal 61 RUU Ormas mengatur tentang larangan bagi ormas untuk mengembangkan paham atau pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Penjelasan pasal tersebut dalam rumusan awal, ujar Ismail, menderetkan beragam paham itu mulai dari komunisme, ateisme, marxisme, kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme.

Berita terkait, baca :

KONTROVERSI RUU ORMAS

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BMKG: Sabtu Ini, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Saat Siang

    BMKG: Sabtu Ini, Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Saat Siang

    Megapolitan
    Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

    Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

    Megapolitan
    UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

    UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

    Megapolitan
    Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

    Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

    Megapolitan
    Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

    Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

    Megapolitan
    Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

    Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

    Megapolitan
    UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

    UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

    Megapolitan
    Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

    Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

    Megapolitan
    Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

    Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

    Megapolitan
    Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

    Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

    Megapolitan
    Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

    Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

    Megapolitan
    Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

    Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

    Megapolitan
    244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

    244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

    Megapolitan
    Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

    Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

    Megapolitan
    UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

    UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X