Jakarta, Kompas
Selama lima bulan terakhir membahas mengenai MRT, jelas Jokowi, pihaknya menganggap sudah tidak ada lagi persoalan yang mengganjal proyek tersebut. Dengan semangat, Jokowi bertekad akan memulai proyek tersebut pada April ini dan melanjutkan dengan proyek monorel pada Mei mendatang. ”Ternyata masih ada masalah lagi, soal administrasi dan dokumen,” kata Jokowi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kemarin, mengatakan, pihaknya telah mengirim surat ke DPRD. Surat persetujuan dari DPRD diperlukan Mendagri yang akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan pinjaman proyek MRT dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Basuki, revisi persetujuan harus dibuat karena pembagian beban pengembalian pinjaman proyek MRT antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI sudah berubah. Jika semula DKI menanggung 58 persen dan pusat 42 persen, kini DKI menanggung 51 persen dan pusat 49 persen.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengaku belum menerima surat permintaan revisi persetujuan dari eksekutif di mejanya. ”Sampai tadi siang, saya belum menerima surat itu. Akan tetapi, begitu kami terima suratnya, langsung kami buatkan revisi persetujuan itu karena seluruh jajaran Dewan mendukung proyek MRT ini,” katanya.