Nama Menghilang dari Daftar, Karyawan Honorer "Ngamuk"

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Sejumlah guru dan pegawai tata usaha, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, yang namanya tidak masuk data tenaga honorer kategori II, mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten TTU.

Mereka datang membawa amarah sehingga membuat suasana di kantor yang semula tenang berubah menjadi ricuh.

Martinde Porse Usatnesi, karyawan tata usaha di SMP Negeri Kota Baru, Kefamenanu, kepada Kompas.com, Sabtu (13/4/2013) mengaku sangat kesal dengan kebijakan BKD yang tidak mencantumkan namanya dalam daftar tenaha honorer kategori II.

Padahal dalam pengumuman pertama, lanjut Martinde, namanya tercantum karena memenuhi semua persyaratan administrasi yang telah disetujui Badan Kepegawain Negara (BKN).

"Kalau kita dinyatakan gugur, kenapa dalampengumuman pertama, nama saya ada dan dipasang jelas di papan pengumuman BKD. Waktu pengumuman pertama itu BKN pusat langsung turun dan verifikasi administrasi dan kami dinyatakan lulus sehingga kami diberikan satu lembar biodata pengisian," kata Martinde.

"Setelah itu semua berkas dan nama-nama dikirim ke pusat. Namun setelah (data-data) kembali, malah muncul nama-nama baru, yang tidak tahu munculnya dari mana. Saya sangat kecewa dengan ini," tambah Martinde dengan suara tinggi.

Menurut Martinde, dari 602 orang tenaga honorer kategori II yang dikirim ke BKN pusat, terdapat nama 31 orang yang diganti tanpa alasan jelas, termasuk dirinya. 

"Kebanyakan dari 31 orang yang masuk menggantikan kami secara tiba-tiba itu, baru mengabdi antara tahun 2009 dan 2010, sementara kami sudah mulai mengabdi sejak tahun 2005. Dari 35 nama yang keluar di pengumuman tahap kedua ini, ada beberapa saya ketahui berprofesi sebagai pengemudi ojek dan pedagang bensin. Ada pula yang keluarga pejabat yang menurut saya mereka belum layak secara administrasi tetapi dipaksakan," kecam Martinde.

Hal  serupa disampaikan Yohanis Klau Nahak yang sudah mengabdi sejak tahun 2003 sebagai guru di SDN Ketapan, Desa Oepuah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, TTU.

Yohanis mengaku heran dengan keputusan menghilangkan sejumlah nama yang sudah dinyatakan lolos verifikasi.

"Kalau memang nama kami tidak ada maka kami dengan teman-teman akan menhadap BKN pusat untuk mengadukan hal ini," ancam Yohanis.

Terkait protes dari para dan pegawai itu, sejumlah staf BKD meminta mereka mengisi formulir pengaduan untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu kepala BKD kabupaten TTU, Felix Anunut tidak berada di kantornya dengan alasang tengah bertugas ke luar daerah dan telepn genggamnya tidak aktif.

Kompas.com berusaha menemui Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes namun gagal karena bupati tengah memimpin rapat bersama stafnya.

Pesan singkat yang dikirim ke ponsel bupati hingga berita ini diturunkan belum kunjung dibalas.