Basuki Beri Sinyal MRT Temui Titik Terang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT) yang sebelumnya terkendala administrasi, tampaknya mulai ada titik terangnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sudah ada pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan pihak PT MRT Jakarta untuk membahas lebih lanjut terkait kesepakatan pengembalian pinjaman antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Dirutnya sudah ke Pak Gubernur. Pak Gubernur sudah tahu semua masalahnya, tinggal di administrasi saja," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (15/4/2013).

Menurut dia, rekomendasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah tidak ada masalah. Hal itu berarti Pemprov DKI telah memberikan surat rekomendasi kepada DPRD DKI untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat.

DKI juga telah menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarwo Handayani untuk mengurus surat rekomendasi perubahan beban pengembalian pinjaman.

Sebelumnya diberitakan, rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memulai pembangunan MRT kembali terhambat dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. PP baru itu mewajibkan agar para pemangku kepentingan terkait membuat kesepakatan pengembalian utang kepada JICA yang telah berubah perbandingannya menjadi 49:51 untuk Pemprov DKI.

PP itu mewajibkan untuk membuat  persetujuan pinjaman (loan agreement) oleh Bappenas, tetapi sebelumnya harus mendapat revisi persetujuan dari DPRD dan Mendagri. Mendagri selanjutnya harus koordinasi dengan Menteri Keuangan. Sementara batas waktu yang telah ditentukan oleh Bappenas untuk mendapat rekomendasi dari Kemendagri adalah 5 April 2013.

Dengan terganjalnya administrasi tersebut, tak menutup kemungkinan, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan MRT batal dilaksanakan bulan April ini. Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sangat optimis kalau megaproyek yang dicanangkan sejak pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo itu dapat mulai dilaksanakan pembangunannya mulai bulan ini. Bahkan, mereka telah merombak Direksi PT MRT Jakarta yang mereka yakini dapat mempercepat pembangunan megaproyek itu.

"Bisa saja batal bulan ini. Nanti malah banyak orang yang protes kenapa ini mundur-mundur lagi. Semua itu kan tergantung kontrak. Kalau selesai kontrak, dana cair, baru groundbreaking," kata Basuki.

Berita terkait, baca :

MRT JAKARTA