Kemacetan di Ibu Kota Tetap Sulit Teratasi

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat berbuat banyak menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Pemerintah pusat tidak memberikan dana tambahan untuk memecahkan masalah transportasi Ibu Kota. Akibatnya, tidak ada akselerasi penanganan kemacetan meski publik membutuhkannya.

”Tidak ada penghematan dana setelah subsidi dikurangi. Jangan berpikir ada dana lebih yang bisa dimanfaatkan untuk pembenahan transportasi Ibu Kota, tidak ada,” tutur Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (16/4), seusai menghadiri rapat pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kan- tor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Basuki memastikan harga BBM bakal naik dalam waktu dekat, sesuai pembicaraan dengan sejumlah menteri dan kepala daerah yang hadir dalam pertemuan itu.

Harga BBM Premium dan solar bersubsidi kemungkinan menjadi Rp 6.500 per liter dari harga Rp 4.500 per liter. Kedua harga baru BBM tersebut hanya untuk mobil pribadi, tidak untuk angkutan umum dan sepeda motor.

”Harga untuk angkutan umum tetap sama seperti saat ini, tidak ada perubahan,” katanya.

Lantaran tidak ada dana tambahan setelah pengurangan subsidi BBM, Pemprov DKI Jakarta bakal memaksimalkan kemampuan anggarannya untuk membiayai sejumlah program unggulan. Program yang dimaksud termasuk penanganan transportasi yang dinilai sebagian kalangan mendesak dilakukan.

Mengenai kemungkinan dampak yang timbul akibat kebijakan itu, menurut Basuki, dia siap menghadapinya, termasuk jika ada demonstrasi besar bagi masyarakat yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM.

Memahami

Pertemuan di Kemendagri yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dihadiri juga Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, dan sejumlah perwakilan kepala daerah.

Menurut Gamawan Fauzi, pihaknya memahami ada masukan dari sejumlah daerah terkait rencana kenaikan harga BBM. Sebagian menginginkan pengurangan dana subsidi dialihkan ke penanganan persoalan daerah, misalnya persoalan kemacetan yang mendera Jakarta.