Mendagri: Semua Gubernur Setuju Pengendalian Konsumsi BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan dari pertemuannya bersama Gubernur se-Indonesia terkait pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, semua gubernur menyatakan setuju usul pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Masukan dari pemerintah daerah terus diminta, karena mereka dinilai yang bakal paling berperan membatasi penggunaan BBM bersubsidi.

"Enggak ada yang enggak setuju. Gubernur malah banyak yang memberi dukungan 'ayo dinaikkan saja', ada juga yang mengatakan opsi yang lain lebih bagus," kata Gamawan, saat ditemui wartawan di Kemendagri, Selasa (16/4/2013). Tiap gubernur, ujar dia, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun, setelah masing-masing mendapat penjelasan dari Menko Perekonomian Hatta Radjasa, semua kemudian menayatakan setuju dan memahami usulan pengendalian harga BBM subsidi itu.

Saat ditanyakan terkait opsi-opsi yang akan diambil untuk membuat kebijakan itu, Gamawan belum mau membeberkannya. Pemikiran-pemikiran dari rapat kerja dengan para gubernur ini akan dibawa dan dirapatkan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tapi sekali lagi, ini bukan wacana dan memang harus ada persiapannya. Kalau opsi satu persiapannya bagaimana dan sebagainya," ujar dia.

Pemerintah pun, imbuh Gamawan, menjamin ketersediaan BBM subsidi dan jenis BBM lainnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan, karena subsidi BBM diatur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka penggunaannya harus dibatasi dan dikendalikan hanya untuk warga kelas menengah ke bawah. "Subsidi itu sudah melebihi target bulanan tiap bulannya. Sekarang kan kuotanya sampai akhir tahun dihitung. Katakanlah bulan Oktober sudah habis, bagaimana dengan stok bulan November? Oleh karena itu, harus ada pengendalian pemerintah," kata Gamawan.

Ada dua opsi pengendalian BBM subsidi yang kini mengemuka. Opsi pertama adalah menaikkan harga BBM untuk kendaraan pribadi Rp 6.500 per liter serta Rp 4.500 per liter untuk sepeda motor, angkutan umum, dan angkutan barang. Opsi kedua berupa pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan memasang alat perekam sebagai pendukung sistem radio frequency identification (RFID).

Kedua opsi yang bertujuan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi diajukan pemerintah untuk menekan defisit anggaran dari pembengkakan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM tersebut diusulkan hanya berlaku untuk pemilik mobil pribadi. Alasannya, anggaran subsidi energi, khususnya BBM bersubsidi, selama ini justru dinikmati oleh orang kaya.

Di sisi lain, anggaran subsidi BBM ini ditekan agar lebih tepat sasaran sehingga harga BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua dan angkutan umum diusulkan untuk tidak naik. Kebijakan ini diusulkan akan diterapkan mulai Mei 2013.