Kompas.com - 17/04/2013, 17:38 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat masih menunggu kepastian status hukum Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang juga kader Demokrat, Iyus Djuher. Iyus ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu (17/4/2013) pagi karena diduga terkait kasus dugaan suap.

"Kami menunggu dulu sejauh mana keterlibatan Pak Iyus, apakah hanya sebagai saksi atau sebagai tersangka. Kami akan sesuaikan langkah kami selanjutnya sesuai itu," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Iwan Sulandjana saat dihubungi, Rabu.

Iwan mengatakan, jika ternyata ditetapkan sebagai tersangka, Iyus berhak mengajukan bantuan hukum ke partai. Namun, Iyus tetap harus menyatakan mundur dari jabatannya terlebih dulu. "Karena semua sudah tanda tangan pakta integritas, dia (Iyus) harus keluar dan mundur dari jabatannya kalau itu betul statusnya sebagai tersangka," kata Iwan.

Iyus ditangkap penyidik KPK di kediamannya di Ciomas, Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi. Ia diduga terlibat dalam serah terima uang terkait pengurusan izin pengelolaan lahan di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Lahan ini diduga akan digunakan untuk membangun taman pemakaman mewah.

Selain menangkap Iyus, KPK juga mengamankan staf Iyus bernama Aris Munandar. Penangkapan keduanya ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan di Sentul, Bogor, Selasa (16/4/2013). Dari tangkap tangan di Sentul itu, KPK mengamankan tujuh orang, yakni Direktur PT Gerindo Perkasa bernama Sentot, staf pemerintah Kabupaten Bogor bernama Usep, staf di PT GP bernama Nana, serta dua orang yang diduga sebagai makelar tanah bernama Willy dan Imam, dan dua sopir.

Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa Rp 800 juta dalam tas besar. KPK juga mengamankan Toyota Rush dan Avanza hitam dari penangkapan di Sentul. Semua tersangka masih diperiksa intensif untuk kemudian ditetapkan status hukumnya.

Berita terkait dapat dilihat pada topik:
KPK Tangkap Tangan di Sentul

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Saat Usman Hamid Tolak Ajakan Mahfud MD Ikut Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Kejagung Sebut Ada 23.000 Korban Kasus Indosurya, Kerugian Capai Rp 106 Triliun

Nasional
Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Isu Ridwan Kamil Masuk Parpol Ternyata ke Golkar, Ketua DPP: Tunggu November

Nasional
Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Jokowi Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4-6 Persen pada Kuartal III 2022

Nasional
Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Jokowi: 345 Juta Orang Kekurangan Pangan, Bapak-Ibu Masih Bisa ke Restoran

Nasional
Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-'eman-eman', Hati-hati...

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani: Kalau Punya Uang di APBN Di-"eman-eman", Hati-hati...

Nasional
Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Pengamat Sebut Aturan Tinggi Badan Calon Taruna Harus Pertimbangkan Pengawakan Alutsista

Nasional
Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Kemenkes Ungkap Penyebab Langkanya Vaksin Meningitis

Nasional
Ramai soal Slogan 'Partai Wong Cilik' Jelang Pemilu 2024, Dinilai Hanya untuk Kepentingan Politik

Ramai soal Slogan "Partai Wong Cilik" Jelang Pemilu 2024, Dinilai Hanya untuk Kepentingan Politik

Nasional
KPK Dalami Pertemuan Bupati Pemalang dengan Anggota DPR Saat Dilakukan OTT

KPK Dalami Pertemuan Bupati Pemalang dengan Anggota DPR Saat Dilakukan OTT

Nasional
KSAD Dudung Tekankan Siswa Kowad agar Belajar dan Berlatih dengan Baik

KSAD Dudung Tekankan Siswa Kowad agar Belajar dan Berlatih dengan Baik

Nasional
Terpilihnya Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK dan Nasib Pemberantasan Korupsi

Terpilihnya Johanis Tanak Jadi Pimpinan KPK dan Nasib Pemberantasan Korupsi

Nasional
Usul 'Restorative Justice' untuk Koruptor, Johanis Tanak Singgung Kasus Mike Tyson

Usul "Restorative Justice" untuk Koruptor, Johanis Tanak Singgung Kasus Mike Tyson

Nasional
Kemenkes Jamin Vaksin Meningitis Tersedia Akhir September

Kemenkes Jamin Vaksin Meningitis Tersedia Akhir September

Nasional
Saat SBY Diminta Turun Gunung Imbau Lukas Enembe Taat Hukum...

Saat SBY Diminta Turun Gunung Imbau Lukas Enembe Taat Hukum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.