Kompas.com - 17/04/2013, 21:09 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan total lima orang sebagai tersangka terkait dengan kepengurusan izin pengelolaan lahan seluas 100 hektar di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/4/2013).

Selain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah direktur PT Garindo Perkasa bernama Sentot Susilo, Nana Supriatna yang diduga sebagai perantara dari PT Garindo, pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor berinisial Usep Jumenio, serta pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu.

"Telah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan penyidik bahwa penerimaan hadiah atau janji, memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi karena itu perlu disampaikan bahwa penyidik KPK telah menetapkan beberapa tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Adapun Sentot disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian Usep dan Welly disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 dalam undang-undang yang sama, serta Nana disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Iyus disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 dalam undang-undang yang sama.

Lima orang ini termasuk dari sembilan orang yang tertangkap tangan penyidik KPK. Kelimanya tertangkap tangan secara terpisah. Adapun Sentot, Nana, Usep, dan Welly ditangkap di Rest Area Sentul, Bogor, pada Selasa (16/3/2013), sedangkan Iyus ditangkap di kediamannya di Ciomas, Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi tadi.

Selain kelima orang ini, KPK menangkap empat orang lainnya. Namun, keempat orang ini kemudian dibebaskan KPK karena dianggap tidak terindikasi tindak pidana korupsi.

Lebih jauh Johan menjelaskan, kelima orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka ini diduga terlibat tindak pidana berupa pemberian hadiah atau janji terkait permintaan izin pengelolaan lahan di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Bogor. Lahan seluas 100 hektar itu rencananya akan dibangun taman pemakaman bukan umum. Padahal, lahan itu merupakan kawasan konservasi .

Diduga, Sentot bersama Nana sebagai pihak pemberian uang agar izin pengelolaan lahan yang sebenarnya merupakan kawasan konservasi itu bisa diterbitkan. Sementara Iyus, Usep, dan Welly diduga sebagai pihak penerima uang.

KPK menyita alat bukti berupa uang sekitar Rp 800 juta dalam tas besar. Dugaan sementara, Rp 500 juta dari total Rp 800 juta tersebut akan diberikan kepada Iyus melalui Usep dan Welly. Kini, kelima tersangka masih berada di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.  

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Nasional
    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Nasional
    Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

    Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

    Nasional
    Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

    Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

    Nasional
    Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

    Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

    Nasional
    Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

    Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

    Nasional
    Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

    Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

    Nasional
    KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

    KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

    Nasional
    Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

    Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

    Nasional
    Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

    Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.