Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Gagal Bayar, Pemerintah Cermati Utang Swasta

Kompas.com - 18/04/2013, 07:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus mencermati naiknya utang luar negeri swasta untuk menghindari kemungkinan gagal bayar (default) dan mengingatkan pengusaha untuk mewaspadai pinjaman luar negeri. Tingkat utang terus diperhatikan, baik utang pemerintah maupun korporasi, untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Kami mencermati bahwa perkembangan tingkat utang yang dilakukan oleh korporasi itu belakangan ini meningkat, antara lain karena memang tingginya pasokan kredit dari luar negeri," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Rabu (17/4/2013). Namun, ujar dia, tren peningkatan utang swasta ini juga punya risiko pembalikan yang dapat memicu instabilitas ekonomi.

Pemerintah harus memantau utang swasta karena pemanfaatannya dapat menimbulkan berbagai risiko (mismatch) dan melahirkan krisis seperti yang pernah terjadi di AS pada 2008. Pemantauan antara lain dilakukan melalui instrumen pajak. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan instrumen lain untuk meningkatkan transparansi pinjaman luar negeri. "Ini sedang kami lihat lebih lanjut, yang pasti transparansi harus meningkat, jadi kalau ada peminjaman utang dijelaskan asalnya dan peruntukkannya," kata Mahendra.

Mahendra mengharapkan dengan adanya kendali tersebut maka pengawasan terhadap peningkatan utang luar negeri swasta dapat ditingkatkan dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. "Jadi jangan tanpa ada kendali sama sekali sehingga risiko sektor keuangan menjadi terbuka," ujarnya. Berdasarkan data Bank Indonesia per Januari 2013, total utang luar negeri swasta baik bank maupun bukan bank telah mencapai 125,05 miliar dollar AS.

Sektor keuangan, jasa perusahaan, dan persewaan merupakan kelompok yang paling dominan menarik utang luar negeri dengan nominal 33,45 miliar dollar AS atau 26,8 persen dari total utang. Menyusul, sektor industri pengolahan/manufaktur sebesar 25,67 miliar dollar AS serta pertambangan dan penggalian sebesar 21,08 miliar dollar AS.
Dari total utang luar negeri swasta tersebut, sebanyak 36,28 miliar dollar AS merupakan utang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, dan 88,77 miliar dollar AS merupakan utang jangka panjang atau lebih dari satu tahun.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com