Kompas.com - 19/04/2013, 12:26 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat didorong menyusun undang-undang yang dapat menggelar pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, termasuk pilkada, secara serentak. Harapannya, pemilu serentak dapat mencegah politik dinasti.

Hal itu Didik Supriyanto Ketua Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Direktur Perludem Titi Anggraini saat diskusi di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

"Misalnya dibuat tahun ini pemilu lokal lalu tahun depan pemilu nasional. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun ada dua kali pemilu. Pembahasan undang-undang terutama RUU Pilkada harus diarahkan kesana," kata Didik.

Didik menambahkan, pemilu serentak membatasi peluang calon petahana maupun kerabatnya untuk mencalonkan diri. Mereka harus memilih salah satu posisi yang ingin diduduki, apakah di legislatif atau eksekutif.

"Situasi saat ini, saat Pileg, orang memburu kursi DPR, DPD, dan DPRD. Selang satu atau dua tahun kemudian, mereka yang sudah mendapat kursi di Parlemen maupun yang gagal bergerak ke eksekutif dengan berebut kursi kepala daerah," kata Didik.

Didik mengatakan, pemilu serentak akan memaksa parpol untuk membangun koalisi besar. Pasalnya, pengalaman selama ini, keterpilihan pejabat eksekutif yang mereka usung akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Ia memberi contoh Partai Demokrat mendapat kursi paling besar di parlemen periode 2009-2014 karena terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden 2004.

Lantaran akan mengatrol perolehan kursi legislatif, lanjut Didik, parpol koalisi akan memilih calon pejabat eksekutif yang elektabilitasnya paling tinggi. Koalisi besar juga akan membuat jumlah pasangan calon terbatas. Dengan demikian, kata dia, akan membatasi gerak politik dinasti.

"Jika pemilu serentak, maka tampilnya calon-calon dinasti akan terlihat jelas di mata publik sehingga parpol dan calon akan tampak buruk di mata masyarakat. Maka parpol akan berpikir seribu kali untuk menampilkan calon dari satu keluarga (petahana)," pungkas Didik.

Titi menambahkan, dalam mencegah politik dinasti, para pembuat UU jangan hanya mencari jalan pintas dengan mengatur bahwa kerabat petahana, baik orang tua, anak, adik, atau kakak boleh maju asalkan setelah selang periode. Jika diatur demikian, diyakini akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lantaran dianggap melanggar hak konstitusi seseorang.

Setiap orang, kata dia, tidak bisa memilih untuk menjadi kerabat petahana atau tidak. "Konstitusi menjamin setiap orang punya posisi yang sama di mata hukum. Mencegah politik dinasti jangan dengan menghalangi hak konstitusi seseorang. Itu sama saja menyelesaikan masalah dengan masalah," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.