Birokrasi Rumit, Jokowi Anggap Dana Swasta Lebih Enak

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali terganjal rumitnya prosedur birokrasi untuk mengeksekusi program-programnya. Kali ini terkait upaya normalisasi sungai yang masih terus diproses dan belum memberikan hasil signifikan di lapangan.

Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, saat ini, proses tersebut masih terus berjalan karena pada dasarnya ia sudah tak sabar untuk memulai program normalisasi sungai-sungai di Jakarta. "Proses masih berjalan, inventarisasi sudah dilakukan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Jokowi memprediksi, normalisasi sungai, khususnya Sungai Ciliwung, dapat mulai dilakukan sekitar Mei 2013. Ia berjanji akan mempercepat prosesnya, termasuk menangkal hal-hal yang mungkin bisa timbul dan kembali mengganjal.

Beberapa hal yang menjadi ganjalan dalam normalisasi sungai itu adalah penggunaan dana dari APBD. Oleh sebab itu, sejumlah proses administrasi harus dilalui, termasuk tahap lelang yang memerlukan waktu sekitar 45 hari. Atas dasar itu, Jokowi meminta warga untuk bersabar bila banjir masih terjadi di Jakarta.

Salah satu sungai yang sudah dinormalisasi adalah Sungai Pakin di Jakarta Utara. Proses normalisasi di sungai itu bisa dimulai lebih cepat karena menggunakan bantuan dari swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Selain Sungai Pakin, Waduk Pluit juga dinormalisasi dengan bantuan dana dari swasta. Normalisasi di Waduk Pluit ini juga sudah menunjukkan hasil.

"Kalau pakai dana swasta enak, punya uang langsung kerja. Tapi, (normaliasi sungai) ini kita pakai APBD, harus nunggu proses lelang. Sumur resapan juga menunggu proses lelang. Kira-kira Mei baru bergerak di lapangan," kata Jokowi.

Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan sektor swasta untuk mewujudkan program pemerintah. Hal itu antara lain terlihat pada proses pengadaan fasilitas rumah susun di Rusun Marunda, Jakarta Utara.