Basuki Ingin Saham Palyja Dijual ke PT Pembangunan Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di bidang properti, PT Pembangunan Jaya, turut andil dalam kepemilikan saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).

Sebesar 49 persen saham Palyja itu dimiliki oleh Astratel yang merupakan anak usaha dari Group Astra. Apabila PT Pembangunan Jaya membeli sebagian saham Palyja, Basuki mengharapkan adanya rebalancing (keseimbangan) kontrak.

"Kami ingin PT Pembangunan Jaya masuk, tetapi katanya Manila Water (perusahaan dari Filipina yang ikut menawar saham Palyja) tidak mau kalau dibagi tiga. Kalau dia (Manila Water) beli 51 persen, berarti dia bisa menguasai semua," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Oleh karena itu, ia telah memerintahkan kepada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian Hasan Basri Saleh untuk menggelar rapat mengenai pembelian saham Palyja. Melalui rapat itu, harus sudah ada keputusan, apakah Suez Environment selaku pemilik 51 persen saham Palyja mau melakukan renegosiasi kontrak atau tidak.

Pria yang akrab disapa Ahok itu berpendapat bahwa Suez tidak menginginkan saham Palyja dijual kepada Pembangunan Jaya. Alasannya, Manila Water yang dipilih Suez Environment untuk membeli saham mayoritas merupakan perusahaan yang sudah teruji.

"Pertanyaan saya sama Suez, kan mau hengkang dari Palyja, kenapa tidak jual ke Pemprov DKI saja? Saya bilang PT Pembangunan Jaya itu juga sudah terbukti bisa bangun Bintaro dan Ancol. Jadi, aku pikir ini soal gengsi. Dia takut ambruk, namanya jelek," sindir Basuki.

Sebelumnya, Basuki memberikan tiga opsi kepada Suez Environment sebagai investor mayoritas Palyja. Basuki meminta Suez melakukan penyeimbangan kontrak dengan PAM Jaya. Alternatif kedua, Basuki akan melaporkan ke arbitrase di Singapura untuk menyelesaikan sengketa. Opsi ketiga, Pemerintah Provinsi DKI akan melakukan penyitaan aset pemerintah yang dimiliki Suez Environment.

Ketiga opsi tersebut disampaikan oleh Basuki karena Pemerintah Provinsi dan warga DKI Jakarta mengalami kerugian. Kerugian itu meliputi tingginya tingkat internal rate of return (IRR) atau pengembalian investasi Palyja sebesar 22 persen, kebocoran air hingga 42-45 persen, dan biaya sambungan pipa yang mencapai Rp 1 juta.