Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari 4 Jabatan, Kini SBY Hanya Punya 2 Jabatan

Kompas.com - 21/04/2013, 15:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Susilo Bambang Yudhoyono resmi meletakkan dua jabatannya di partai itu yakni sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan. Sebelumnya, SBY memegang empat jabatan sekaligus di partai itu. Kini SBY hanya memegang dua jabatan yakni Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi.

"Seperti sudah sebagian diketahui bahwa sebetulnya Pak SBY tidak ingin terlalu banyak terlibat. Beliau ingin fokus mengerjakan tugas-tugas kenegaraan sebagai Preiden. Maka beliau perintahkan dan kehendaki agar dibuat restrukturisasi badan-badan utama," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat pada Minggu (21/4/2013).

Oleh karena itu, SBY pun melepaskan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan. Posisi Ketua Dewan Pembina selanjutnya diisi oleh EE Mangindaan dan Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Amir Syamsuddin. Jajaran Dewan Pembina juga mengalami perubahan dengan diberhentikannya Jero Wacik dari posisi Sekretaris Dewan Pembina. Posisi itu kini diisi oleh Ajeng Ratna Suminar. Perubahan

juga terjadi pada struktur Dewan Kehormatan yang kini dikomandoi Amir Syamsuddin. Kini, Wakil Ketua Dewan Kehormatan dijabat Melanie Leimena Suharli dan Sekretaris Dewan Kehormatan oleh Danny Kailimang. Sementara anggota Dewan Kehormatan terdiri dari KRMT Roy Suryo dan Suaidi Marasabessy.

"Dengan demikian, Pak SBY yang semula merangkap empat jabatan, kini tinggal Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum. Untuk mengurangi beban-beban beliau (SBY) sebagai Ketua Umum, juga dibentuk Ketua Harian yakni Syarief Hasan," imbuh Jero.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com