Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mulai Besok, KPU Verifikasi Data DCS 12 Parpol

Kompas.com - 22/04/2013, 19:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum akan melakukan verifikasi seluruh data daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang diserahkan 12 partai politik peserta Pemilihan Umum 2014. Verifikasi tahap I akan dimulai Selasa (23/4/2013) sampai Rabu (8/5/2013).

"KPU akan memverifikasi, meneliti berkas yang diserahkan parpol, menyangkut persyaratan parpol dan individual bakal caleg," Ketua KPU Husni Kamil Manik setelah ditutupnya pendaftaran DCS di Kantor KPU, Jakarta, Senin (22/4/2013) petang.

Husni menjelaskan, ada tiga parpol yang belum menyerahkan penuh data bakal calegnya. Sesuai aturan, setiap parpol dapat menyerahkan 560 bakal caleg. Tiga parpol yang belum penuh bakal calegnya, yakni Partai Keadilan Sejahtera 492 orang, Partai Keadilan Persatuan Indonesia 512 orang, dan Partai Bulan Bintang 552 orang.

Adapun parpol yang sudah menyerahkan data bakal caleg sebanyak 560 orang adalah Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan informasi dari parpol, kata Husni, seluruh parpol telah memasukkan bakal caleg perempuan melebihi persyaratan yang ditetapkan, yakni 30 persen. Hanya saja, KPU akan meneliti kebenaran data tersebut.

Husni menambahkan, seluruh parpol diperbolehkan untuk memperbaiki, mengubah, menyempurnakan, atau menambah DCS dalam waktu 9-22 Mei 2013. Parpol dibolehkan mengubah bakal calegnya atau nomor urut di daerah pemilihan. Setelah itu, KPU akan melakukan verifikasi tahap II pada 23-29 Mei 2013. DCS akan diumumkan pada 13-17 Juni 2013.

"Kalau ada perbedaan dari DCS sekarang, calon yang baru itu hanya sekali diperiksa KPU. Jika tidak memenuhi persyaratan, langsung out. Kalau calon yang sudah masuk kan masih bisa diperbaiki datanya nanti, misalnya ijazahnya ada atau tidak," kata Husni.

Baca berita terkait dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com