Jokowi Klaim Lelang Jabatannya yang Terbaik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim sistem seleksi dan promosi terbuka, atau terkenal dengan sistem lelang jabatan yang digulirkannya merupakan sistem terbaik untuk menjaring sumber daya kompeten. Lelang jabatan dianggapnya sebagai contoh reformasi birokrasi yang benar karena diawali dengan penyampaian prestasi sebelum mendapatkan sesuatu (jabatan).

"Ini reformasi birokrasi yang benar, artinya menunjukkan prestasi dulu. Kalau remunerasi itu memberikan sesuatu dulu baru disuruh berprestasi," kata Jokowi, Selasa (23/4/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menegaskan, proses lelang digelar dengan terbuka, bertahap, dan dilakukan pendampingan. Ujian dalam sistem ini juga tak hanya mencakup uji wawasan dan uji kompetensi bidang, tapi juga wajib mengikuti psikotes dan tes kepribadian.

"Jadinya kita ngerti staf ini cocok di mana. Administrasi, atau punya leadership jadi lurah, atau perlu disuntik kekurangannya apa. Semua akan keliatan dalam proses itu," ujarnya.

Proses lelang akan ditentukan oleh hasil ujian. Pemerintah Provinsi DKI menjamin tak ada seorang pun calon yang menjadi prioritas dalam proses lelang jabatan ini.

Ada tiga hal yang wajib dimiliki oleh para kandidat, yakni responsif pada masalah di lapangan, memiliki kompetensi dan kemampuan analisis sosial, serta memiliki jiwa kepemimpinan.

Untuk menjamin jalannya proses lelang, BKD DKI melibatkan lebih dari 40 asesor dan pakar, 12 anggota kepolisian, dan 10 orang dari tim independen. Setelah melewati masa pendaftaran, para kandidat akan mengikuti ujian kompetensi bidang pada 27-28 April 2013.

Setiap hari, ujian dibagi dalam dua gelombang, dan secara online, memanfaatkan laboratorium 11 sekolah di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Mengenai materi ujiannya, para kandidat akan disuguhkan soal-soal mengenai pemerintahan, kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, komunikasi, keuangan dan administrasi. Jumlah soal sekitar 100 butir, dan rencananya dalam bentuk pilihan ganda.